Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 14 Mar 2020 08:40 WIB

Enaknya Pekerja Manufaktur, Gajian 6 Bulan Bebas Pajak

Hendra Kusuma - detikFinance
Ilustrasi THR Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Pemerintah mengumumkan insentif ekonomi dalam rangka menunjang perekonomian dalam negeri yang tengah dihimpit wabah virus corona. Pemerintah sepakat memberikan stimulus fiskal dan non fiskal.

Untuk fiskal, pemerintah sepakat menanggung pajak penghasilan (PPh) pasal 21, menunda PPh pasal 22, memberikan diskon 30% sekaligus menunda PPh pasal 25. Lalu mempercepat restitusi PPN. Sedangkan untuk insentif non fiskal, mempermudah proses impor dan ekspor. Semuanya berlaku selama 6 bulan terhitung sejak April sampai September 2020, anggarannya mencapai Rp 22,9 triliun.

Khusus untuk yang PPh pasal 21, pemerintah sepakar memberikan kepada pekerja di seluruh industri manufaktur dengan kriteria memiliki gaji Rp 200 juta per tahun. Anggaran yang disedikan sekitar Rp 8,6 triliun.

"Kita akan memberikan skema relaksasi pembayaran PPh pasal 21 dengan memberikan bahwa yang biasanya membayar apakah itu perusahaan atau masyarakat sendiri kita akan bentuk ditanggung pemerintah 100% atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai Rp 200 juta per tahun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Meski demikian, Pengamat Perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menganggap insentif fiskal jilid kedua yang diterbitkan pemerintah pada April tahun ini dianggap kurang nendang. Sebab pemberian insentif tidak berlaku untuk seluruh sektor, terutama jasa.

"Menurut saya yang PPh 21 itu kurang nendang, harusnya semua sektor dapat. Karena semua terdampak, terutama jasa," kata Pengamat Perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada detikcom, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Prastowo menilai pemerintah belum memberikan stimulus untuk seluruh lapisan masyarakat. Khususnya yang penghasilannya tidak kena pajak (PTKP). Meski tidak ada kewajiban dipotong pajak, namun pemerintah tetap memberikan insentif demi menjaga daya beli di tengah merebaknya wabah corona.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Asyik! Anies Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com