Pasokan Gas Dalam Negeri Mestinya Lebih Diutamakan

Jakarta - Pemerintah seharusnya memperhatikan kebutuhan pasokan gas dalam negeri ketika akan melakukan kontrak penjualan. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu kelimpungan untuk mencari gas guna memasok kebutuhan dalam negeri.Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Agusman Effendi di sela-sela rapat pembahasan RUU Energi serta RUU Mineral dan Batubara di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2005)."Jangan sampai negara kita sebagai penghasil gas yang besar, tapi masih kesulitan untuk mendapatkan gas, akhirnya industri-industri seperti pupuk dan kimia lainnya kesulitan," kata Agusman.Namun Agusman meminta agar kondisi yang terjadi saat ini tidak perlu disesalkan oleh pemerintah. Ke depan, Agusman meminta jika memang ada eksplorasi-eksplorasi atau temuan gas baru akan diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri."Kalau yang saat ini terjadi, ya sudahlah. Itu tak jadi soal. Tapi kalau itu bisa di-reschedulling, kenapa tidak," kata Agusman.Ditambahkan Agusman, mengenai RUU Energi akan membahas secara komperehensif masalah keamanan suplai gas. Menurutnya, Komisi VII DPR mendesain agar RUU ini bisa memberikan jaminan dan payung hukum yang kuat untuk ketersediaan gas di dalam negeri."Memang di satu sisi kita akan kehilangan devisa kalau tidak ekspor gas. Tapi harus dipikirkan lagi gas itu bisa menghasilkan produk-produk lainnya lagi yang multipliernya lebih banyak, misalnya saja pupuk," tambah Agusman.Komisi VII, lanjut Agusman, merasa kecewa dengan pemerintah yang kurang resposnsif terhadap usulan RUU ini. Padahal Komisi VII sudah sejak lama membahasnya, namun tidak ada respons yang positif dari pemerintah. Padahal RUU ini lebih komperehensif dan lebih luas cakupannya menyangkut kebijakan-kebijakan soal energi. (qom/)