Dana Desa Seret, Ini Pesan Keras Tito ke Kecamatan dan Kabupaten

Pemerintah akan menggenjot penyaluran dana desa sehingga ekonomi di desa punya daya tahan di tengah wabah corona. Saat ini, penyaluran dana desa belum optimal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah mengalokasikan dana desa Rp 72 triliun tahun ini. Penyalurannya dibagi tiga tahap per 4 bulan dengan persentase 40%, 40% dan 20%.

"Namun hingga awal Maret kita mendapatkan data baru 40%, dari 40% termin pertama yang diterima atau ditransfer Kementerian Keuangan ke desa-desa. Artinya masih ada 60% dari 40% tahap pertama belum ditransfer," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BNPB, yang disiarkan melalui Youtube Senin (16/3/2020).

Tito menjelaskan, hal itu terjadi karena perangkat desa belum menyelesaikan syarat-syarat, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kemudian, hal itu disebabkan juga ada review oleh kecamatan.

Tito mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar penyaluran dana desa bisa dipercepat. Pihaknya juga meminta perangkat desa menyelesaikan syarat-syarat tersebut.

Sejalan dengan itu, dia meminta pemerintah tingkat Kecamatan dan Kabupaten membantu desa dan tidak mempersulit.

"Untuk itu saya sudah berkoordinasi dengan Menkeu dan juga perintah Bapak Presiden agar secepat mungkin perangkat desa mengajukan menyelesaikan syarat-syarat tersebut dan pemerintah tingkat Kecamatan Kabupaten segera membantu, jangan dipersulit," jelasnya.

"Membantu agar persyaratan tersebut termasuk APBDes dan proposalnya segera diajukan Kemenkeu untuk secepat mungkin ditransfer," tutupnya.