Fahmi Harapkan Industri Manufaktur jadi Leading Ekonomi

Jakarta - Industri manufaktur diharapkan mampu menjadi leading sektor bagi perekonomian dengan cara memperkuat koordinasi antara departemen dengan pelaku usaha dalam setiap kebijakannya.Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam pidato serah terima jabatan dari Menteri Perindustrian sebelumnya Andung Nitimiharja, di Gedung Departamen Perindustrian Jalan Gatot Subroto, Rabu (7/12/2005).Fahmi menyatakan bahwa pada beberapa tahun lalu sektor manufaktur pernah menjadi sektor unggulan dalam pertumbuhan perekonomian. Namun karena banyak permasalahan baik bersifat domestik maupun global, peranan indsutri terus menurun. "Kalau dulu Indonesia pernah masuk kriteria negara maju dalam sektor manufaktur di Asia, tiba-tiba kita kini masuk dalam garis belakang. Karena itu Depperin harus membuktikan mampu mengembalikan kembali sektor manufaktur menjadi leading," kata Fahmi.Menurutnya Depperin harus bekerjasama dengan pelaku usaha, misalnya Kadin agar kebijakan yang diperoleh pemerintah sejalan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha.Fahmi menambahkan pihaknya akan fokus pada upaya mendukung pertumbuhan produksi okal yang berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit kayu dan rotan.Usulan dari swasta kalau dirasa pemerintah baik, maka akan bisa digunakan. Sementara itu pelaku usaha meminta Menperin yang baru dilatik pada hari ini segera merealisasikan kebijakan insentif perpajakan.Ditemui tempat yang sama Sekjen Asoisasi Pengusaha Serat Sintetis dan Fiber Indonesia (APSYFI), Kustarjono Rojolalito menyatakan dunia usaha berharap agar PPN untuk komoditi primer yang dihapuskan mulai 1 januari 2006 tetap dilaksanakan."Insentif perpajakan harus diberikan secepatnya bagi industri karena negara-negara lain sudah melakukan hal yang sama. Industri tidak akan berkembang tanpa peranan dari pemerintah.Maka sebaiknya kedepan koordinasi antara departemen lain diperkuat. Karena idnustri berhadap kebijakan industri yang dibuat oleh deperin sejalan dengan langkah yang dibuat deperteman2 lain.Ia mencontohkan seperti permasalahan di sektor energi khususnya listrik yang menurutnya tidak mencerminkan pro kepada dunia usaha. Akibatnya industriawan yang menanggung beban biaya produksi tinggi akibat kebijakan tersebut. (mly/)