Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 18 Mar 2020 18:45 WIB

Jokowi Minta Sistem Logistik Nasional Diawasi KPK

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Akumulasi nilai ekspor Indonesia dari Januari-Agustus 2019 turun 8,28% dibandingkan tahun lalu. Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemerintah ingin memperbaiki alur logistik nasional. Salah satu caranya adalah membentuk sistem national logistic ecosystem (NLE), sistem ini diharapkan mampu membuat alur logistik lebih murah dan efisien.

Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menjadi pihak yang diberikan penugasan untuk melakukan pembentukan sistem ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin sistem ini diawasi ketat.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan akan merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mengawasi sistem logistik nasional ini.

"Implementasinya ditekankan bapak presiden, harus diawasi. Oleh karena itu kita akan membuat sistem monitoring dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Bapak Presiden menginstruksikan KPK dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan," ungkap Sri Mulyani dalam live streaming konferensi pers usai rapat terbatas yang disiarkan oleh Sekretaris Kabinet, Rabu (18/3/2020).

Sri Mulyani mengungkapkan kerja sama dengan KPK bukan hal yang baru. Sebelumnya, Ditjen Bea Cukai telah bekerja sama dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola instansi Bea Cukai.

"Kami akan membuat mekanisme sama seperti dulu, bagaimana KPK membantu Ditjen Bea dan Cukai untuk memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi. Kita akan kerja sama," kata Sri Mulyani.

Sistem NLE sendiri, akan mengintegrasikan seluruh proses logistik dari mulai pengiriman hingga ke distribusi logistik kepada perusahaan. Sistem tersebut akan dibuat dalam suatu platform yang terintegrasi.

"Di dalam pembangunan sistemnya akan dibuatkan NLE yang mengintegrasikan dari mulai shipment, pelabuhan, sampai ke transport darat, truck hingga kepada perusahaan. Ini semua dalam suatu sistem platform yang akan menurunkan beban bagi perusahaan atau seluruh pelaku dari sisi compliance, dari sisi penyerahan bisnis proses, penyerahan yang repetitif, dan sering tidak seragam," papar Sri Mulyani.



Simak Video "Jokowi Ingin KPK Pelototi Pemulihan Ekonomi"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com