Siapa Saja yang Dapat Bebas Pajak Impor Obat dan Alkes Buat Corona?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 23 Mar 2020 16:40 WIB
Pesawat TNI C-130 Hercules yang bawa alat kesehatan dari China tiba di Natuna. Alkes itu nantinya akan digunakan untuk penanganan virus Corona di Indonesia.
Ilustrasi/Foto: Dok. Puspen TNI
Jakarta -

Pengajuan impor alat kesehatan dan segala produk yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi virus corona (COVID-19) dipermudah. Salah satunya dengan membebaskan bea masuk, cukai, dan pajak impor.

Kemudahan tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Standard Operational Procedure bersama nomor 01/BNPB/2020, KEP-113/BC/2020 yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan berakhirnya masa keadaan tertentu darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak impor, serta pengecualian ketentuan tata niaga impor adalah melalui BNPB. Kemudian BNPB bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait melakukan penelitian subjek importir (pemohon).

Berikut daftar importir (pemohon) yang dapat memperoleh kemudahan tersebut:

1. Jika pemohon adalah instansi pemerintah/Badan Layanan Umum (BLU) maka BNPB berkoordinasi dengan K/L terkait menerbitkan rekomendasi sebagai izin pengecualian ketentuan tata niaga impor untuk barang yang terkena ketentuan tata niaga impor. Selanjutnya instansi pemerintah/BLU tersebut meneruskan permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai/Kantor Wilayah Bea Cukai tempat pemasukan berdasarkan skema Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019.

2. Jika pemohon adalah yayasan/lembaga non profit (sosial keagamaan) maka BNPB berkoordinasi dengan K/L terkait menerbitkan rekomendasi sebagai izin pengecualian ketentuan tata niaga impor untuk barang yang terkena ketentuan tata niaga impor sekaligus sebagai rekomendasi pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor. Selanjutnya Yayasan/Lembaga non profit tersebut meneruskan permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak impor kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat Bea Cukai sesuai dengan skema Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012.

3. Jika pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum swasta, maka BNPB akan melakukan penelitian apakah barang impor bersifat non profit oriented (nonkomersial) atau profit oriented (komersial). Jika bersifat nonkomersial, pemohon harus menyerahkan surat hibah kepada BNPB (Negara) atau surat hibah kepada Yayasan/Lembaga non profit.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Buntut Corona, Jokowi Sadar Ada Masalah di Sektor Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]