Menkeu: Target Defisit Akhir Tahun 2005 0,5 Persen

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah pemerintah akan berupaya maksimal agar penggunaan anggaran yang telah ditetapkan akan bisa dioptimalkan. Sampai akhir November 2005, posisi anggaran masih surplus. "Kita mengharapkan pada akhir tahun anggaran ini, bisa mendapatkan paling tidak defisit sekitar 0,5 persen. Kita akan lihat kemungkinan itu meski tantangannya sangat berat," ujarnya usai rapat kebinet terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (8/12/2005). Pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menyiapkan prosedur untuk peluncuran APBN seperti telah ditetapkan dengan DPR. Akan ada suatu luncuran untuk kegiatan menyangkut rehabilitasi dan rekontruksi Nias dan Aceh. Kedua, yang berhubungan dengan program PKPS BBM dan kegiatan departemen dan kelembagaan yang sudah dikontrakan sebelum akhir Oktober, bisa selesai pada April 2006. "Nilainya antara Rp 10-15 triliun, kita lihat mulai minggu kedua Januari. Apakah angka yang riil," katanya.Dengan peluncuran itu, pemerintah harapkan agar stimulus bisa diselesaikan pada awal tahun anggaran, yaitu kuartal pertama. "Seperti disebut BI, ada tren perlambatan ekonomi memang perlu disimak secara sangat serius," tegasnya. "Kita juga siapkan proses untuk penyelesaian DIPA, yaitu dokumen untuk pembenahan anggaran 2006. Sehingga kita menghindari situasi yang terjadi di 2005, di mana anggaran kita mengalami keterlambatan dalam penggunaannya," ujarnya. Pemerintah memiliki target di minggu kedua Januari sebagian besar atau seluruh DIPA telah siap disampaikan ke pengguna anggaran. Baik departemen sektoral atau pemda, dengan demikian akan memberi tambahan stimulus dalam perekonomian. Dalam pengeluaran pemerintah yang diharapkan bisa kurangi tekanan terhadap pertumbuhan yang normal. Namun pemerintah bersama BI akan melihat dampak pengeluaran terhadap kebutuhan dari kita semua untuk kurangi tekanan inflasi. Sehingga perlu ada koordinasi secara reguler. "Dari sisi fiskal mungkin pola pengeluaran pemerintah tidak mudah diubah, karena ini masanya mengeluarkan dana dari sisi kegiatan pemerintah. Dari sisi manajemen tukar informasi, bersama BI akan terus dikoordinasikan," urainya. Sehingga BI bisa mengantisipasi bila pemerintah akan lakukan pencairan dana untuk suatu program tertentu. Dan manajemen likuiditas bisa dikelola dengan baik. Demikian juga pola pengeluaran bulanan yang sifatnya teratur, misalnya pengeluaran gaji, itu juga akan diatur lebih baik sehingga tidak mengganggu keseimbangan moneter.Untuk fiskal, kata Menkeu, tentu saja dengan adanya inflasi yang masih dua digit untuk beberapa saat, ini berbeda dengan asumsi APBN 2006, yang mengasumsikan 8 persen average selama setahun. "Karena itu, kami akan terus menyimak dampak fiskalnya dari perubahan asumsi makro, baik pertumbuhan yang lebih lambat, kemudian inflasi yang tinggi, dan juga mungkin pergerakan suku bunga dalam mengendalikan situasi saat ini," ungkapnya. (mar/)