Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 30 Mar 2020 12:08 WIB

Bus Antarkota Mau Dilarang Operasi, Insentif Disiapkan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Aplikasi e-Ticketing untuk memesan tiket bus Antar Kota Anta Provinsi (AKAP) telah diluncurkan. Ini deretan bus yang dapat dipesan dengan aplikasi tersebut. Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Kementerian Perhubungan berencana untuk melarang perjalanan bus antar kota antar provinsi dari dan ke Jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan perjalanan ke luar daerah, bahkan untuk mudik.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan bahwa pihaknya akan merencanakan insentif bagi operator bus yang tidak akan beroperasi karena larangan perjalanan ini.

Kemenhub juga menurutnya sudah berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian soal skema insentif. Meski begitu, pria yang akrab dipanggil Yani ini enggan menjelaskan rencana skema insentif apa yang akan diberikan.

"Kita lagi rumuskan dengan kemenko perekonomian insentifnya seperti apa. Nanti lah sedang direncanakan skemanya, belum bisa saya kasih tahu," kata Yani kepada detikcom, Senin (30/3/2020).

Soal pelarangan perjalanan ini sendiri, Yani mengatakan sudah membicarakannya dengan para operator bus. Gayung bersambut, Yani mengklaim operator bus setuju.

"Organda, semuanya setuju. Mereka mau berkorban lah, semua kan maunya keselamatan," jelas Yani.

Meski begitu, saat ini Yani mengatakan Kemenhub belum melarang bus operasi. Larangan perjalanan ini sendiri akan diberlakukan apabila pemerintah sudah bulat memutuskan untuk melarang mudik dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo hari ini.

"Rencananya sih begitu. Intinya kami akan larang bus kalau sudah ada keputusan ratas," kata Yani

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan bahwa operator bus sudah mulai meminta beberapa insentif. Mulai dari keringanan bunga pinjaman hingga penundaan bayar THR.

"Mereka operator kendaraan bus minta soal pinjaman diringankan bunganya. Mereka juga minta kalau ada pelarangan mudik, mereka bisa menunda pemberian THR kepada para pegawainya. Tetap dibayar, hanya saja mungkin ditunda," kata Budi lewat video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).



Simak Video "Nihil Orderan, Pengusaha Bus Pariwisata Ancam Gelar Konvoi"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com