.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah untuk menekan penyebaran virus corona. Bukan dengan karantina wilayah atau lockdown, melainkan dengan pembatasan sosial berskala besar.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai persiapan pemerintah belum cukup untuk sampai pada keputusan lockdown. Tidak ingin seperti di India, di mana kebijakan lockdown malah menyebabkan kekacauan di negara tersebut.
"Kalau kita lihat mungkin belajar juga dari India, jumlah penduduknya besar dan saat melakukan lockdown cukup chaos, ada terjadi penumpukan masyarakat sehingga upaya itu tidak efektif. Disamping itu tidak disiapkan seperti kebijakan lainnya," kata Josua kepada detikcom, Senin (30/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Josua mencontohkan, soal pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belum terealisasi. Menurutnya, sebelum melakukan lockdown bantuan tersebut harus sudah sampai di tangan masyarakat yang membutuhkan.
"Kalau pemerintah tidak mematikan adanya alokasi BLT maka itu bisa chaos dan jika supply tidak terkelola dengan baik bisa jadi social unrest (kerusuhan sosial)," sebutnya.
Dihubungi secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menambahkan jika pemerintah masih ragu menghadapi konsekuensinya jika harus lockdown.
"Kalau lockdown kan ada penurunan ekonomi yang lebih drastis dan banyak pihak yang harus kehilangan mata pencaharian. Itu menuntut pemerintah untuk memberikan stimulus lebih dan membutuhkan persiapan infrastruktur sampai aparat untuk menegakkan pembatasan lockdown tersebut," ujarnya.
Baca juga: RI Disarankan Segera Lockdown! |
(eds/eds)
