Dilema Larangan Mudik: Orang Susah Makin Susah

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 31 Mar 2020 15:55 WIB
Jelang pergantian tahun, sejumlah pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di sepanjang Jalan MH Thamrin.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa akan ada satu putaran rapat lagi untuk menentukan kebijakan pelarangan mudik demi menekan penularan baru virus corona.

Rapat dilakukan hari ini dan akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut mengatakan Jokowi ingin memastikan tidak ada rakyat yang kesulitan dengan kebijakan larangan mudik.

"Ini kita mau rapat terakhir dengan teman-teman sekali lagi lalu dilaporkan ke Presiden. Tapi intinya gini, Presiden tuh selalu berpikiran begini, orang susah jangan ditambah susah lagi. Mungkin karena beliau pernah alami keadaan susah waktu di masa kecil," kata Luhut lewat rilis video kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Seperti diketahui, beberapa waktu ini terjadi fenomena mudik colong start, di tengah pembahasan larangan mudik oleh pemerintah. Mengenai hal tersebut, Jokowi beranggapan bahwa banyak perantau yang tidak lagi punya penghasilan karena diterapkannya kebijakan tanggap darurat corona.

"Yang jelas di lapangan banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah, sekolah di rumah, dan ibadah di rumah," kata Jokowi dalam rapat terbatas seperti yang disiarkan secara live, Senin (30/3/2020).

Jokowi pun meminta kebijakan larangan mudik kembali dibahas, setelah sedianya akan diputuskan kemarin dalam ratas. Dia menekankan jajarannya untuk melihat aspek ekonomi apabila mudik dilarang.

Kembali ke Luhut, dia mengatakan saat ini Menkeu Sri Mulyani Indrawati sedang melakukan penghitungan untuk bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada masyarakat. Pemerintah akan membantu orang miskin apabila mudik mau dilarang.

"Sehingga bu Ani lagi hitung bagaimana 40% ke bawah ini dapat BLT. Apakah ada 40% atau 20% lagi dihitung dengan cermat. Sehingga kalau dibantu gimana, itu masalah ekonomi," jelas Luhut.



Simak Video "Israel Lockdown 3 Minggu"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)