Pemerintah akan Gulirkan Rp 800 Miliar Untuk LKM 2006

Jakarta - Pemerintah semakin percaya diri untuk menggulirkan dana lebih besar ke UKM terutama Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tahun 2006 karena kecilnya kredit bermasalah di sektor ini.Melalui Departemen Koperasi dan UKM, pemerintah akan menyediakan dana Rp 200 miliar. Dengan menggandeng Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang masing-masing diharapkan bisa menyediakan dana sepadan Rp 200 miliar, total dana yang tersedia mencapai Rp 800 miliar untuk tahun 2006."Program ini sebagai solusi pemecahan masalah bagi usaha mikro dan kecil yang tidak mampu mengakses modal ke perbankan," kata Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali.Hal itu diungkapkan Suryadharma dalam acara Program Pembiayaan Produktif Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) 05 itu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (12/12/2005). Dengan mengalirnya dana yang cukup besar ke daerah ini diharapkan dapat menjadi stimulan untuk menghidupkan sektor riil yang bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.Pada peluncuran Program PKPS-BBM Senin ini (12/12/2005), pemerintah menyalurkan pembiayaan produktif sebesar Rp 106 miliar untuk tahun 2005 untuk memperkuat permodalan 440 LKM."Menegkop mendapatkan kepercayaan menyalurkan dana PKPS BBM sebesar Rp 106 miliar. Bekerja sama dengan PNM, Bank Mandiri dan BMI," kata Suryadharma.Masing-masing lembaga keuangan itu akan menyediakan dana yang besarannya sama dengan yang disalurkan pemerintah yaitu Rp 106 miliar. Dengan demikian total jumlah dana yang tersedia mencapai Rp 424 miliar.Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk program pembiayaan produktif bagi usaha mikro dan kecil yang tergabung dalam LKM melalui pola konvensional maupun syariah.LKM tersebut bisa berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP)-Koperasi, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Kopontren.Menurut Suryadharma, LKM yang akan dibangun dan direvitalisasi mencapai 5.557 unit terdiri dari 440 LKM di tingkat kabupaten atau kota dan 5.117 LKM tingkat kecamatan.Target revitalisasi dan pembentukan LKM tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2005 sebanyak 440 LKM, tahun 2006 mencapai 1.600 LKM, dan tahun 2007 sebanyak 2.000 LKM serta 1.517 LKM tahun 2008. Program PKPS BBM 05 Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan program kedua, setelah sebelumnya diluncurkan program serupa dari tahun 2000 hingga 2003. Dijelaskan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pertengahan tahun ini, telah memberi skor 83,55 persen terhadap program ini dengan peringkat berhasil. Kredit macet program ini juga relatf kecil yaitu 1,41 persen. (ir/)