RI Tidak Ingin Penghapusan Utang

Jakarta - Meski jelas-jelas membebani APBN, namun ternyata Indonesia masih gengsi minta penghapusan utang. Alasannya, peringkat Indonesia bisa turun.Hal tersebut disampaikan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Kantor Menko Kesra, Jakarta, Senin (12/12/2005)."Indonesia belum masuk sebagai negara yang meminta penghapusan utang. Kita masih mempunyai kemampuan, dan kita tidak akan minta penghapusan utang karena akan mengurangi rating kita," tegas Paskah.Paskah juga berencana merekayasa jumlah utang dalam negeri agar bisa meringankan APBN. Rencana itu nantinya akan disusun berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan Menkeu.Bappenas juga berencana membuat database untuk utang dalam dan luar negeri. "Kita sedang membuat database yang akurat. Jadi tidak hanya dibuat oleh Depkeu, tapi utang dalam dan luar terintegrasi dalam satu database," ujar politisi dari Golkar ini.Menurut Paskah, jumlah utang perlu diatur agar membebani APBN dalam sekaligus. Idealnya, kata Paskah, maksimal 5 persen dari APBN untuk membayar utang per tahun. Berdasarkan catatan dari INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), utang Indonesia baik dalam maupun luar negeri saat ini mencapai US$ 134,85 miliar atau sekitar 60 persen PDB. (qom/)