Faisal Basri Sebut Lebih Bahaya dari COVID-19, Pihak Luhut Buka Suara

Ekonom senior Faisal Basri kritik keras Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Faisal menyebut Luhut lebih berbahaya daripada virus corona.

Faisal sendiri tidak bicara banyak soal apa yang dia maksud Luhut lebih berbahaya dari virus corona dalam cuitannya.

"Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19," cuit Faisal dalam akun Twitter @FaisalBasri, dilihat detikcom, Jumat (3/4/2020).

Merespons pernyataan ini, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi buka suara. Jodi menegaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kini fokus menjalankan tugasnya.

Jodi juga menyayangkan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif lewat media sosial.

"Pak Luhut fokus aja bekerja seperti biasa. Komentar-komentar yang provokatif seperti itu sangat disayangkan ya," tutur Jodi kepada detikcom, Sabtu (4/4/2020)

Dia berharap siapapun yang memberikan pandangan seharusnya lebih bijak dan beretika. Terakhir Jodi juga mengingatkan setiap orang ada batas kesabarannya.

"Semoga ke depan para tokoh kita bisa lebih bijak, dewasa dan beretika dalam menyampaikan perbedaan pandangannya. Saya rasa itu akan bagus untuk demokrasi kita. Semua manusia ada batas kesabarannya," tegas Jodi.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 'diserang' terkait masalah corona (COVID-19). 'Serangan' terhadap Luhut datang dari Faisal Basri.

Lewat akun Twitter @FaisalBasri, ekonom senior itu menyebut Luhut lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19.

"Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19," cuit Faisal Basri, Jumat (3/4/2020).

Selain Faisal, eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga ikut 'menyerang' Luhut. Melalui video yang diunggah di akun Said Didu, yakni bernama MSD, pada 27 Maret 2020. Video itu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video itu berdurasi 22.44 menit.

Dalam video itu, Said Didu yang juga pengamat BUMN menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.

Baca selengkapnya di sini: Dua 'Serangan' ke Luhut di Tengah Geger Corona

Keputusan pemerintah membolehkan masyarakat mudik Lebaran saat pandemi virus corona (COVID-19) dinilai hanya akan menambah beban APBN. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi membuat para perantau khususnya di kota besar seperti Jabodetabek membawa virus ke daerahnya masing-masing.

Apalagi pemerintah sendiri sudah menyatakan bagi masyarakat yang tetap mudik menjadi orang dalam pemantauan (ODP) dan harus menjalani karantina selama 14 hari.

"Implikasi di daerah ada dua, dari sisi kesehatan tentu akan berdampak bahwa risiko di daerah akan semakin besar, yang ODP akan semakin banyak, dan daerah akan menanggung biaya kesehatan dan ekonomi lebih besar," kata Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad saat dihubungi detikcom, Sabtu (4/4/2020).

Risiko di sisi kesehatan dan ekonomi ini ujung-ujungnya akan berdampak pada APBN. Menurut Tauhid nantinya APBN akan menanggung seluruh biaya di kedua sektor tersebut akibat kebijakan mudik tidak tegas.

"APBN jelas membutuhkan anggaran yang lebih banyak dan didukung APBD," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini: Jokowi Tak Larang Mudik, Siap-siap Hadapi Risiko Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan langkah yang diambil pemerintah untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari corona (COVID-19). Sekian kebijakan sudah dikeluarkan, salah satunya membebaskan biaya tarif listrik alias gratis.

Jokowi mengatakan, pemerintah menetapkan pelanggan listrik di golongan 450 VA akan digratiskan tagihan bulannya. Jumlah pelanggan listrik ini diperkirakan mencapai 24 juta pelanggan.

"Tentang tarif listrik, perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan," tuturnya dalam konferensi pers melalui virtual, Selasa (30/3/2020).

Pembebasan tarif listrik untuk golongan pelanggan 450 VA itu akan berlaku untuk tagihan pada bulan April, Mei hingga Juni 2020.

Selain itu pemerintah juga memberikan relaksasi untuk pelanggan 900 VA. Golongan itu akan diberikan diskon membayar tagihan sebesar 50% dengan masa pemberlakuan yang sama.

Baca selengkapnya di sini: Penjelasan Lengkap Listrik Gratis 3 Bulan

Imbauan agar masyarakat tidak mudik di tengah merebaknya corona (COVID-19) ternyata sia-sia. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak melarang masyarakat mudik meski corona merajalela.

Lalu apa alasan Jokowi tidak melarang masyarakat mudik? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan mengapa pemerintah masih memperbolehkan masyarakat mudik saat Lebaran tahun 2020.

"Pertimbangan utama bahwa orang kalau dilarang tetap mudik saja," kata Luhut usai rapat terbatas mengenai persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 secara virtual, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Meski masih membolehkan masyarakat pulang kampung, Luhut yang juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan mengimbau masyarakat untuk tetap tidak mudik di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Pasalnya, besar kemungkinan masyarakat yang berada di kota membawa virus ke kampung halamannya.

Baca selengkapnya di sini: Luhut Beberkan Alasan Jokowi Tak Larang Mudik Meski Corona Merebak