PTPN III Bangun 2 Pabrik CPO Tahun Depan
Senin, 12 Des 2005 16:37 WIB
Jakarta - Untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) yang berbasis di Sumatra Utara berencana membangun dua pabrik CPO lagi pada pertengahan 2006.Pabrik baru CPO ini masing-masing memiliki kapasitas produksi 30 ton per hari dengan nilai investasi per pabrik Rp 150 miliar. Dana investasi tersebut berasal internal perseroan dan pinjaman bank. "Kita belum mau terbitkan obligasi lagi," kata Direktur Keuangan dan Pemasaran PTPN III, Zulfarmin Lubis dalam business gathering di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (12/12/2005). Sebelumnya, PTPN III telah dua kali menerbitkan obligasi yakni tahun 2003 sebanyak Rp 150 miliar dan tahun 2004 sebesar Rp 175 miliar yang dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES).Pembangunan pabrik ini, ungkap Zulfarmin, untuk meningkatkan produktifitas karena saat ini dari 11 pabrik CPO yang ada produksinya baru mencapai 1.000 ton per hari.Hasil produksi CPO PTPN III sebesar 48 persen untuk tujuan ekspor ke Uni Eropa dan AS. "Menurut saya produksi domestik lokal sebesar 50 persen saja sudah mencukupi pasar dalam negeri dan selebihnya bisa diekspor," ujar Zulfarmin.Perseroan menargetkan menjadi produsen CPO kelas dunia pada tahun 2008 dengan menggenjot produksi lebih banyak. Perusahaan ini menargetkan laba 2005 sebesar Rp 450 miliar. PTPN III memiliki luas lahan 33 ribu hektar terdiri dari 72 persen lahan Kelapa Sawit dan 28 persen Karet dengan wilayah kerja di Sumatra Utara.Harga CPO dalam negeri saat ini rata-rata berkisar Rp 3.500 per kilogram dan harga ekspor US$ 350 per ton.Sedangkan harga karet saat ini dinilai sedang baik yakni lebih dari US$ 1 per kilogram yang bertahan sejak 2003. Sebanyak 85 persen produksi karet PTPN III diekspor ke AS, Cina dan India."Prospek karet 2006 masih baik karena harganya bagus," kata Zulfarmin optimis.Mengenai pengenaan pajak ekspor CPO yang akan dinaikkan pemerintah dari level 3 persen saat ini, menurut Zulfarmin, kebijakan tersebut tidak mendukung pengembangan industri sawit."Seharusnya ditekan sampai serendahnya, kalau 3 persen terlalu tinggi apalagi harga patokan ekspor (HPE) juga tidak menentu," keluhnya.Pemerintah, menurut Zulfarmin, harus punya komitmen mengembangkan ekspor dan kebijakan pajak harus berorientasi pada peningkatan produksi."Seperti Malaysia yang fokus mengembangkan CPO dengan mengembangkan kloning rekayasa genetik, karena pajak ekspor Malaysia dikembalikan untuk pengembangan kelapa sawit sehingga produktivitasnya tinggi," papar Zulfarmin.
(ir/)











































