Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik, DPR: Masyarakat Bingung!

Jakarta - Anggota DPR Komisi V Nurhayati Monoarfa meminta agar pemerintah bisa dengan tegas melarang mudik. Menurutnya, kebijakan pemerintah soal mudik terlalu ambigu dan hanya membingungkan masyarakat.

"Yang dibutuhkan adalah keputusan yang jangan ambigu dan jelas. Boleh atau tidak boleh, boleh tapi diperketat. Sehingga masyarakat bingung," kata Nurhayati, dalam diskusi telekonferensi Instran, Minggu (12/4/2020).

Menurut Nurhayati, pemerintah sudah menganggarkan dana untuk menahan mudik, masyarakat kecil yang mayoritas melakukan mudik tiap tahun akan diberikan bantuan sosial. Dia mempertanyakan buat apa memberikan bantuan itu kalau tidak melarang mudik.

"Buat apa lakukan intervensi kayak BLT dan lain-lain, kalau nggak melarang. Itu cukup buat menahan masyarakat," ujar Nurhayati.

Baca juga: Pro dan Kontra Mudik, Pemerintah Bersikukuh Tak Beri Larangan

Belum lagi, dengan ancaman penyebaran virus Corona ke daerah. Nurhayati khawatir apabila virus terbawa pemudik dan tersebar, banyak daerah yang tidak siap. Belum lagi, di daerah banyak yang memiliki keterbatasan anggaran, hingga alat dan tenaga medis.

"Banyak daerah yang belum mampu juga kan keterbatasan anggaran, alat medis juga terbatas. Tenaga medis juga nggak banyak. Malah ada satu daerah yang punya ventilator cuma satu, padahal itu dibutuhkan," ungkap Nurhayati.

Lebih tegas, Anggota Komisi V lainnya Syarief Abdulah mengatakan kalau perlu ada sanksi diberikan untuk yang nekat mudik. Apalagi kalau pemudik berangkat dari Jabodetabek yang merupakan zona merah Corona.

"Untuk diberikan ada sanksi mudik, di luar daerah kan takutnya ada transfer dari Jabodetabek. Ini kan redzone," ungkap Syarief pada kesempatan yang sama.

Menurut Syarief, kalau cuma imbauan hanya akan memakan waktu memberikan pengertian ke masyarakat. Sementara itu hal ini sudah mendesak.

"Kalau diimbau diberi pengertian ini akan makan waktu edukasinya lama, ini mendesak kan, kemarin saja sudah banyak yang mudik," kata Syarief.

Baca juga: Siapa yang Punya Kuasa Bikin Mudik Nggak Dilarang?

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan sampai sekarang sebetulnya masih ada potensi melarang mudik. Pihaknya dan Kemenko Maritim dan Investasi, masih mau melihat perkembangan dampak virus ini.

"Sampai sekarang dengan rapat Kemenko Maritim, kalau perkembangan COVID-19 semakin banyak atau dinamikanya berat sekali, bisa saja akan ada larangan mudik. Tapi sampai sekarang kami masih keputusan dibuat tidak mudik imbauan saja tidak pelarangan," ungkap Budi dalam diskusi yang sama.

Untuk yang mudik pun menurutnya akan ada protokol transportasi yang bisa menyulitkan mudik, sehingga masyarakat enggan melakukan mudik.

"Kami siapkan kalau yang mau mudik ada prosedur dan SOP, jadi meski boleh akan dipersulit," jelas Budi.

(dna/dna)