Pemerintah Bisa Lawan Corona Tanpa Utang?

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 16 Apr 2020 14:21 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 438,3 triliun untuk menanggulangi virus Corona (COVID-19). Anggaran tersebut masih dirasa kurang untuk menghentikan virus yang belum ditemukan vaksinnya sampai sekarang.

Pemerintah pun dinilai harus menambah anggaran penanggulangan virus dengan memaksimalkan APBN. Salah satu yang bisa disisir adalah anggaran infrastruktur khususnya paket-paket yang belum ditenderkan daripada harus menambah dengan cara berutang. Namun, apakah tanpa menambah utang pemerintah kuat menangani Corona?

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai pemerintah tidak akan mampu menanggulangi Corona hanya mengandalkan APBN. Sebab, pendapatan negara pun akan tergerus seiring sektor industri banyak yang terdampak.

"Kemudian yang jelas adalah kemampuan pendapatan kita turun drastis, tax ratio 11% ini akan turun ke 10% PDB, kalau kemampuan membayar semakin turun artinya pemerintah nggak mampu, pajak tahun ini drop banget. Kedua rasio ekspor kita turun ini kan menghasilkan devisa bagi kita," kata Tauhid saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Kementerian Keuangan sudah menyampaikan outlook pendapatan negara sebesar Rp 1.760,9 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun. Sedangkan dari sisi belanja negara, dia bilang mengalami kenaikan menjadi Rp 2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp 2.540,4 triliun.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, Sri Mulyani menyebut berdampak pada defisit atau tekor APBN menjadi Rp 853 triliun atau 5,07% dari PDB. Angka defisit naik drastis dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB.

Dengan melebarkan defisit, kata Tauhid menandakan kekuatan fiskal belum cukup menanggulangi Corona.

"Yang berat adalah konsekuensi itu penambahan utang, dari 1,76% PDB menjadi 5,07%, itu kan menurut saya sebenarnya dari sisi itu pemerintah sudah berat dari sisi keuangan negara," jelasnya.

Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai pelebaran defisit merupakan konsekuensi pemerintah usai memberikan banyak bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi Corona.

"Defisit ini duitnya dari mana, penerimaan nggak ada, pengeluaran besar, makanya lewat menarik utang. Jadi kita tidak bisa melihat terpisah-pisah, stimulus, defisit, dan utang itu adalah harus dilihat satu kesatuan, kita tidak bisa menerima stimulusnya menolak utangnya. Jadi harus kita terima ketiganya," ungkap Piter.



Simak Video "Kasus Aktif Covid-19 Indonesia di Bawah Rata-rata Dunia"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)