Pelaporan SPT Diberi 'Kelonggaran' Lagi, Cek di Sini!

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 19 Apr 2020 11:33 WIB
Pelaporan SPT Pajak
Ilustrasi/Foto: Tim Infografis, Nadia Permatasari
Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan surat pemberitahuan tahunan (SPT), baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi tetap wajib menyampaikan SPT tahunan paling lambat 30 April 2020. Namun mendapatkan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat 30 Juni 2020.

Bagi wajib pajak badan, SPT tahunan yang disampaikan paling lambat 30 April 2020 cukup berupa:
1. Formulir 1771 beserta lampiran 1771 I-VI
2. Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan
3. Bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar

Bagi wajib pajak orang pribadi, pengusaha atau pekerja bebas, SPT tahunan yang disampaikan paling lambat 30 April 2020 cukup berupa:
1. Formulir 1770 dan lampiran 1770 I-IV
2. Neraca menggunakan format sederhana
3. Bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar

Sedangkan penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan berupa laporan keuangan lengkap dan berbagai dokumen kelengkapan dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2020, dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

Wajib pajak tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Namun, jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.

Wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaikan SPT. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara online melalui www.pajak.go.id.

Fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan). Fasilitas juga tidak bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06 /PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 sehubungan dengan pandemi virus Corona (COVID-19).

Dengan relaksasi ini, diharapkan wajib pajak tidak menunda menyetorkan pajaknya karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah COVID-19.



Simak Video "Pamer Saldo ATM, Billy Syahputra Nggak Takut Diperiksa Ditjen Pajak"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)