Komisi VI DPR Rapat Virtual Bareng Buwas cs, Ini Hasilnya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 20 Apr 2020 17:10 WIB
Pekerja menata stok beras di Gudang Bulog Sub Drive  Serang, Banten, Jumat (3/4/2020). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan stok beras saat ini sebanyak 1,65 juta ton beras medium dan 170 ribu ton beras, cukup untuk  kebutuhan puasa hingga lebaran. Stok beras akan bertambah sekitar 1,7 juta ton lagi dari hasil serapan gabah petani pada puncak masa panen bulan April-Mei. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/pras.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN
Jakarta -

Rapat Komisi VI DPR RI dengan BUMN pangan membahas pasokan di tengah pandemi Corona menghasilkan 11 kesimpulan. Rapat yang digelar secara virtual ini berlangsung dari pukul 11.30 hingga pukul 15.00 WIB.

Hadir dalam rapat di antaranya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Direktur Utama PT RNI (Persero) Eko Taufik.

Kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, Senin (20/4/2020). Ada pun kesimpulan rapat, pertama, Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog, PT RNI, PT Berdikari, PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk segera menyusun strategi antisipasi kelangkaan bahan pangan akibat dampak pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB di beberapa wilayah Indonesia, khususnya daerah rawan terdampak pandemi yang perlu diprioritaskan.

Kedua, Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog, PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) untuk melakukan pemetaan serta membuat simulasi dampak COVID-19 terhadap ketersediaan pangan di Indonesia baik ringan, menengah maupun berat.

Ketiga, Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog, PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) memastikan kecepatan dan ketepatan distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan pokok lainnya dalam kondisi PSBB yang sedang berlangsung.

Keempat, Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog, PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menyerap dan menggunakan anggaran tambahan dalam penyediaan sembako dan kebutuhan pokok yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Kelima, Komisi VI DPR RI meminta BUMN bidang pangan untuk membuat analisa yang tepat jangka pendek, menengah dan panjang untuk menghitung berapa kebutuhan pangan dalam negeri dengan cara mengoptimalkan produksi bahan pangan dalam negeri sebelum melakukan impor.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Kasus Corona di India Nyaris Sentuh Angka 30 Juta"
[Gambas:Video 20detik]

Tag Terpopuler