Bandingkan Dampak Corona, Chatib Basri: Krisis 2008 Lebih Mudah

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 21 Apr 2020 12:20 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Ekonom senior Chatib Basri menilai penanganan krisis ekonomi akibat virus Corona (COVID-19) berbeda saat waktu krisis keuangan tahun 2008 yang disebabkan oleh subprime mortgage di Amerika Serikat (AS).

"Berbeda dengan 2008, krisis keuangan global relatif lebih mudah penanganannya dibanding sekarang," kata Chatib dalam video conference, Jakarta (21/4/2020).

Pada saat itu, Chatib menyebut kinerja ekspor nasional terganggu karena dampak dari krisis itu membuat pasar internasional rusah. Sehingga pemerintah pun mengambil kebijakan dengan mengalihkan pasar ke dalam negeri sendiri.

"Jadi dikeluarkan stimulus fiskal untuk daya beli, pajak dipotong macam-macam. Indonesia termasuk negara yang tumbuh tinggi di dunia 4,6% karena bisa pindahkan masalah eksternal jadi fokus ke domestik sehingga bisa survive," jelasnya.

Kondisi yang sekarang dihadapi Indonesia, kata Mantan Menteri Keuangan ini berbeda dengan krisis sebelumnya. Sebab permasalahanya yang harus dihadapi adalah kombinasi antara permintaan dan suplai yang terganggu. Apalagi penyebaran pertama kali terjadi di China yang memiliki peran besar pada produk di dunia.

"Karena demand-nya China kena, permintaan dari China alami penurunan. Buat Indonesia terpukul karena ekspor ke China adalah batubara dan kelapa sawit," jelasnya.

"Karena China kena krisis, permintaannya turun, harga turun, terlihat dampaknya dan sudah terlihat dari penerima pemerintah. Karena pajak paling besar dari batubara dan sawit. Kemudian, punya dampak ke ekspor, investasi, daya beli," tambahnya.

Kondisi tersebut semakin rumit ketika banyak negara memutuskan membatasi pergerakan manusia melalui lockdown maupun PSBB untuk di Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan dampak pada produktivitas dunia usaha dan mengubah perilaku pasar.

Oleh karena itu, Chatib meminta pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan penanggulangan COVID-19. Menurut dia, penyediaan anggaran yang ditujukan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi sudah tepat.

Pemerintah menyediakan anggaran pada stimulus III sebesar Rp 405,1 triliun. Di mana sekitar Rp 75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan dan penanganan kesehatan. Lalu sekitar Rp 110 triliun untuk sosial safety net seperti BLT, sekitar Rp 70,1 triliun untuk dukungan industri seperti pemotongan pajak, dan Rp 150 untuk program pemulihan ekonomi nasional.

"Makanya kebijakan fiskal harus hati-hati. Tidak bisa seperti 2008. Itu sebabnya yang dilakukan pemerintah dengan Perppu kemarin, fiskalnya pas dengan kondisi sekarang," ungkapnya.



Simak Video "Sri Mulyani Paparkan Bukti Ekonomi RI Membaik"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)