.webp)
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diterapkan di berbagai wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). Namun kebijakan itu dinilai belum optimal terbukti dari sejumlah ruas jalan yang masih ramai.
"Di sekitar kita jalanan masih macet, masih ramai, sehingga sebenarnya sudah harus benar-benar diselesaikan. Kalau tetap ramai dan social distancing ini tidak optimal, maka memadamkan api (virus Corona) jauh dari optimal dan kapan api ini bisa diselesaikan menjadi ketidakpastian," kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati melalui telekonferensi, Rabu (22/4/2020).
Jika ingin optimal, Enny bilang, pemerintah harus memberikan bantuan sosial bagi rakyat miskin dan rentan miskin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Katanya data rentan miskin belum ada data by name by address itu kan kriterianya jelas masa sih sangat sulit. Kalau ini dilakukan maka keluarga miskin dan rentan miskin dapat terjamin. Itu yang mampu menjamin PSBB efektif dan secara ekonomi tidak ada distorsi," ucapnya.
Baca juga: Kemenhub Ungkap Alasan KRL Masih Beroperasi |
Selain itu, bantuan sosial juga wajib diberikan kepada masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Corona. Jika pemerintah mau, Enny bilang data itu sangat mudah didapatkan.
"Data ini sangat mudah dan valid karena dimiliki perusahaan," ujarnya.
Pemerintah pun dinilai harus melakukan realokasi anggaran dari Kartu Pra Kerja untuk bantuan sosial yang terkena PHK. Hal itu dinilai lebih dibutuhkan.
"Daripada Kartu Pra Kerja penuh dengan polemik, segera saja direalokasi dan refocusing untuk memitigasi dampak dari PHK. Selesai," tegasnya.
(ara/ara)
