.webp)
Program Kartu Pra Kerja yang sudah berjalan belakangan ini menuai polemik. Beberapa pihak menilai anggaran Rp 20 triliun program tersebut lebih baik digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT).
Mendengar hal itu Menteri Koordinator bidan Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara. Dia menjawab pemerintah sudah menyiapkan banyak BLT untuk dampak wabah COVID-19.
"Terkait dengan Kartu Pra Kerja kita sudah punya banyak BLT dan itu seperti sudah dijelaskan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun. Di dalam paket Rp 105 triliun tambahan untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp 10 triliun," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan, Kartu Pra Kerja dimasukan kepada program Jaring Pengaman Sosial karena pemerintah menilai wabah COVID-19 sudah menghantam banyak sektor usaha. Sehingga berpotensi menimbulkan banyak PHK ataupun karyawan yang dirumahkan.
"Karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock, supply shock dan production shock. Maka tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan. Kartu Pra Kerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini sifatnya juga sementara, artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi Kartu Pra Kerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling dan reskilling," tuturnya.
Dengan jawaban itu, Airlangga seakan menegaskan bahwa pemerintah belum berniat untuk mengalihkan anggaran Kartu Pra Kerja untuk BLT.
"Saya juga akan menjawab bahwa untuk BLT ini sudah banyak. Mulai dari PKH 20 juta. Kemudian PPMT yang ditambahkan 200 ribu nanti ada padat karya di Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR. Sehingga ini menjadi salah satu dari pada jaringan pengaman sosial, bukan satu-satunya," tegasnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengkritik pelatihan online program Kartu Pra Kerja.Sebab materi pelatihan yang ditawarkan tersedia di YouTube secara gratis. Sedangkan di program Kartu Pra Kerja berbayar meskipun dananya disediakan pemerintah.
Menurutnya kalaupun metode tersebut terpaksa dilakukan karena sedang ada pandemi COVID-19, lebih baik uang pelatihannya dijadikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja yang terdampak virus Corona.
"Pembekalannya seharusnya bukan online ya. Tapi kan kondisi sekarang nggak mungkin untuk tidak online ya. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah yang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang ini adalah bantuan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Dan bantuan kepada mereka itu bukan pelatihan tetapi dana tunai," tuturnya.
(das/fdl)
