Jokowi Larang Mudik, Ekonom: Bantuan Harus Diperbanyak

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 23 Apr 2020 13:08 WIB
Presiden Joko Widodo telah resmi melarang warga untuk mudik, tepatnya dua hari lagi peraturan tersebut akan diterapkan. Bagaimana kondisinya sekarang?
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Presiden RI Joko Widodo resmi menerapkan larangan mudik lebaran mulai 24 April 2020 besok. Artinya, sejumlah jalan untuk orang keluar-masuk dari dan ke wilayah Jabodetabek nantinya akan ditutup total.

Meski penting untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19), akan tetapi di sisi lain aturan ini berdampak buruk pagi perputaran uang ke daerah. Bahkan, kebijakan ini dianggap dapat memperdalam krisis ekonomi yang kini sudah mulai terjadi.

"Jadi terkait larangan mudik ini memang dampaknya besar sekali, karena ini bisa memperdalam krisis ekonomi," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara kepada detikcom, Kamis (23/4/2020).

Untuk itu, Bhima berharap pemerintah dapat segera mempercepat realisasi stimulus ekonominya kepada pelaku usaha terutama UMKM di daerah demi menanggulangi dampak dari larangan mudik tersebut.

"Karena bisa dibayangkan banyak pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang levelnya UMKM itu berharap adanya putaran uang pada waktu lebaran. Mereka sudah mempersiapkan ini 3-4 bulan sebelumnya bahkan sebelum Corona, mereka sudah melakukan penaikan stok karena yang ditunggu-tunggu memang momennya secara seasonal sepanjang tahun ini adalah lebaran. Jadi ada uang transfer puluhan triliun mengalir dari pusat ke daerah. Nah, ini kan repotnya ketika momentum satu tahun sekali ini dihambat dengan larangan mudik, berarti pemerintah harus tanggung jawab gitu," paparnya.

Tak hanya mempercepat realisasi stimulus kepada pelaku UMKM, pemerintah juga diminta menaikkan jumlah stimulus yang sudah digelontorkannya.

"Sekarang stimulus kita cuma 2,5% dari PDB, lagipula banyak stimulus yang tidak tepat sasaran seperti kartu pra kerja. Nah, ini harapannya pemerintah menaikkan stimulus, kalau bisa setara 10% dari PDB. Lalu, bantuan harus diperbanyak dan lebih efektif lagi," imbaunya.

Menurutnya, bantuan yang paling dibutuhkan banyak masyarakat saat ini adalah berupa bantuan langsung tunai (BLT).

"Kenapa? Paling tidak ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan kalau ada pekerja yang berada di Jakarta misalnya atau Jabodetabek kemudian dia ingin mentransfer uang ke keluarganya yang ada di daerah, nah bantuan langsung tunai ini bisa menjaga daya beli masyarakat juga yang ada di daerah-daerah," tambahnya.

Selain itu, pemerintah penting juga untuk memberi subsidi gas, listrik hingga internet.

"Kemudian yang paling penting lagi adalah pemerintah memberikan kompensasi berupa subsidi misalkan LPG 3 Kg. Kemudian tarif listrik untuk yang 900 VA non subsidi dan 1300 VA harusnya diberi diskon. Saya kira juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan subsidi internet gratis selama 2 bulan atau 3 bulan. Ini yang harusnya didorong, jadi ada perekonomian yang mengalir dari Jabodetabek khususnya karena 70% uang itu mengalirnya di situ Jakarta dan sekitarnya," tutupnya.



Simak Video "PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 13 Agustus"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)