Terancam Kelaparan, Petani dan Buruh Sawit Minta Bantuan Sembako

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 24 Apr 2020 22:00 WIB
Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak kelapa sawit Crude palem Oil (CPO) dan kernel di pabrik kelapa sawit Kertajaya, Malingping, Banten, Selasa (19/6). Dalam sehari pabrik tersebut mampu menghasilkan sekitar 160 ton minyak mentah kelapa sawit. File/detikFoto.
Foto: Jhoni Hutapea
Jakarta -

Di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) kebutuhan akan bahan pangan pokok meningkat, termasuk juga bagi para petani dan buruh kelapa sawit. Sayangnya, di kondisi ini banyak petani dan buruh sawit yang terancam kelaparan karena tidak memiliki akses atas komoditas pangan.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Yusro Fadil menuturkan, saat ini bantuan sosial (bansos) sembako dari pemerintah tak diterima oleh para petani dan buruh sawit. Sehingga, pihaknya meminta pemerintah bisa mengucurkan bansos sembako juga terhadap petani dan buruh sawit.

"Yang dibutuhkan petani hari ini, khususnya buruh sawit itu adalah sembako. Jadi ini yang belum tepat sasaran, ini yang belum mereka terima," ungkap Yusro dalam diskusi online Dampak COVID-19 pada Buruh dan Petani Sawit, Jumat (24/4/2020).

Menurut Yusro, buruh sawitlah yang lebih rentan akan kelaparan. Pasalnya, buruh ini tak memiliki lahan seperti para petani.

"Bahkan istilahnya mereka ini lebih baik mati karena Corona, daripada mati karena kelaparan.Karena kondisi hari ini ada beberapa daerah itu sangat berpotensi sekali mereka tidak makan. Kalau petani sawit masih aman, tapi buruh sawit ini yang akan terganggu," urai Yusro.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengungkapkan, sulitnya akses pangan bagi petani dan buruh sawit karena tak ada lagi lahan yang tersisa untuk ditanami pangan. Semuanya sudah dikonversi ke perkebunan sawit.

"temuan-temuan kita di lapangan petani sawit itu sudah tidak punya pangan. Dulunya mereka punya sawah atau ladang, kemudian dikonversikan menjadi kebun sawit," jelas Darto.

Padahal, di era pemerintahan Presiden ke-2 RI yaitu Soeharto, para petani dan buruh sawit akan disediakan lahan untuk menanam tanaman pangan sehingga akses terhadap kebutuhan pokok tersebut tersedia.

"Di program Soeharto tahun 1980-an, ada kemudian memberikan kebun plasma 2 hekatare (Ha), dan juga lahan pangan itu 0,75 Ha. Tetapi saat ini kalau kita berkunjung ke desa-desa transmigran sawit, itu semua beralih ke sawit. Tentunya bahwa situasi COVID-19 sekarang, itu bagi petani-petani sawit, termasuk petani transmigran sawit itu terancam kelaparan kalau misalnya pangan mereka tidak tersedia," imbuh dia.

Darto mengatakan, pemerintah harus segera memperhatikan kebutuhan pangan para petani dan buruh sawit, terutama di tengah pandemi Corona. Pasalnya, jika harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit turun akibat penurunan penyerapan sawit, maka para petani dan buruh tak akan mampu membeli kebutuhan pokok sehari-harinya.

"Ada tantangan besar untuk program serapan domestik atas CPO kita. Kalau pasar domestik tidak ada, maka yang terjadi adalah penumpukan CPO di kilang-kilang pabrik dan juga kilang-kilang pelabuhan. Karena serapan internasional tidak ada, serapan domestik tidak ada," tutup Darto.



Simak Video " 'Manusia Sembako' di Banyumas, Saat Kepedulian Berbuah Kreativitas"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)