.webp)
Hal tersebut diminta Jokowi untuk mengantisipasi kekeringan yang bisa mengurangi produksi beras di Indonesia. Namun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy justru mengatakan anggaran cetak sawah dinolkan dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan virus Corona (COVID-19).
"Cetak sawah dan SID juga dari Rp 209 miliar itu kita sisakan menjadi Rp 10 miliar. Ini untuk 5 provinsi yang memang sudah melakukan SID (survei, Investigasi dan desain) , yaitu Lampung, Kaltara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Ini untuk cetak sawah dan SID-nya. Sama kasusnya tadi bahwa cetak sawah kita hilangkan 100%, tapi SID-nya sudah ada yang membuat di 5 provinsi tersebut senilai Rp 10,8 miliar," kata Sarwo dalam rapat virtual Komisi IV, Rabu (29/4/2020).
Baca juga: Mei, 58 Ribu Ton Bawang Putih Impor Masuk RI |
Pernyataan tersebut dikritik keras oleh anggota Komisi IV. Salah satunya Yessy Melania dari fraksi Nasdem yang menilai Kementan berlawanan dengan instruksi Jokowi.
"Saya menilai di sini ada di sini ada kontradiktif. Baru-baru ini Pak Presiden mengajak seluruh kementerian untuk beramai-ramai melakukan perluasan cetak sawah. Sementara di leading sector sebagai garda terdepan persawahan justru di sini dinolkan. Ini menggelitik menurut saya, ini kontradiktif sekali dengan ajakan Bapak Presiden," tegas Yessy.
Senada dengan Yessy, anggota Komisi IV Johan Rosihan dari fraksi PKS mempertanyakan bagaimana cara Kementan melaksanakan perintah Jokowi jika anggarannya justru dinolkan.
"Kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Dirjen PSP, bahwa kegiatan cetak sawah itu pemetaan alih fungsi lahan dan sebagainya dinolkan. Nah untuk melaksanaan perintah Presiden ini anggarannya dari mana?" tanya Johan dengan nada heran.
Johan melanjutkan, meski Presiden juga menugaskan BUMN dan pemda untuk membuka lahan baru, namun menurutnya Kementanlah yang seharusnya bergerak paling depan karena sudah memiliki programnya.
"Saya baca bahwa itu BUMN, tapi perintah Presiden bukan hanya BUMN, tapi juga Kementan, dan daerah. Kementan dalam hal ini kan Tanaman Pangan dan PSP. Tapi dalam refocusing ini Kementan menolkan anggarannya," tutup Johan.
(dna/dna)
