Sri Mulyani Buka-bukaan soal Utang hingga Kartu Pra Kerja

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 02 Mei 2020 09:00 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI. Raker itu salah satunya membahas evaluasi kinerja APBN 2019.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal utang demi menangani masalah Corona, serta menjawab kritikan terhadap program Kartu Pra Kerja. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat live Instagram bersama aktor Reza Rahadian, Jumat (1/5/2020).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua negara yang terdampak virus Corona memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui utang.

"Semua negara yang terkena corona nggak hanya Indonesia, ada 200 negara lebih dan negara yang dianggap negara kaya, hebat, maju juga terkena dan tertatih-tatih untuk menanganinya," kata Sri Mulyani dalam live Instagram, Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Utang ini, kata Sri Mulyani, demi memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19. Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 438,3 triliun atau 2,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Dana dari anggaran tersebut dikucurkan bertahap lewat paket stimulus I Rp 10,3 triliun, paket stimulus II Rp 22,9 triliun, dan paket stimulus III Rp 405,1 triliun. Namun, dana tersebut tidak bisa sepenuhnya mengalir dari APBN.

"Pemerintah melakukan stimulus, di sisi lain penerimaan pajak turun, yang bayar pajak kan nggak punya income masak dipajaki, penerimaan pemerintah turun namun pemerintah harus beri bantuan ke masyarakat dan dunia usaha," terang Sri Mulyani.

"Jadi ya harus melakukan pembiayaan dalam bahasanya utang, pinjamnya bisa ke BI, bisa ke masyarakat, ke dunia, memang negara lain utang? Ya iyalah," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.


Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum melebarkan defisit anggaran dari yang sebelumnya ditetapkan dalam UU Keuangan Negara yaitu maksimal 3%.

"Dibandingkan dengan negara lain, Australia Menkeu bilang saya defisit naik 10% GDP, Singapura yang basisnya APBN sangat prudent sekarang defisit 10% GDP itu utang. As juga stimulus 10% GDP itu utang juga, Malaysia juga defisitnya lebih besar, itu utang juga. Dalam hal ini kita jagain keuangan negara memang under alot of pleasure tapi hati-hati," tutur Sri Mulyani.

Yang jelas, Pemerintah belum lama ini menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 4,3 miliar. Penerbitan surat utang ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apalagi global bond ini memiliki tenor hingga 50 tahun, yang menjadi jatuh tempo pelunasan utang terlama.

Selain utang, apa kata Sri Mulyani soal kritikan keras terhadap program Kartu Pra Kerja? Klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Pemerintah Akan Tunda Iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Akhir 2020"
[Gambas:Video 20detik]