.webp)
Pengusaha sudah pusing tujuh keliling memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja. Pasalnya, Lebaran semakin dekat sedangkan usaha masih tertekan wabah virus Corona (COVID-19).
Berbagai stimulus yang diberikan pemerintah pun dinilai masih tidak mampu untuk memenuhi pembayaran THR tersebut. Termasuk stimulus yang baru mau rilis yakni iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang akan dipangkas hingga 90%.
"Tidak jaminan bahwa THR akan mampu diberikan perusahaan karena seberapa sih iuran itu dibandingkan dengan pembayaran THR, itu gaji sebulan loh. Jangankan bayar THR, bayar gaji saja pengusaha sudah mutar keliling kepala dia itu, pusing," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang kepada detikcom, Senin (4/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, ia memastikan pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab dan akan tetap berusaha memberikan THR meskipun ada penundaan pembayaran.
"Masalah THR kita dari pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab karena THR itu merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Artinya itu kewajiban dari pengusaha untuk memberikan. Cuma karena saat ini ada kejadian luar biasa, tanggung jawab itu ditunda pemberiannya," ujarnya.
Pekerja pun diminta bisa diajak berdiskusi dan mencari solusi bersama soal bagaimana baiknya pemberian THR ini. Menurutnya, situasi sekarang ini tidak hanya pekerja yang sulit melainkan juga pengusaha.
"Jadi artinya inilah gunanya pengusaha dan perwakilan dari pekerja itu duduk bersama berkomunikasi, mencari solusinya apa bagi yang tidak mampu atau setengah mampu solusinya apa. Saya rasa apa yang menjadi beban negara, apa yang diresahkan oleh pekerja, dunia usaha ya seperti itu lah sama-sama menjerit juga," ucapnya.
(fdl/fdl)
