Mentan Jamin Tak Bohongi Jokowi soal Data Pangan

Pekan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan puluhan provinsi mengalami defisit pangan pokok seperti beras, bawang merah, bawang putih, gula, cabai besar dan rawit, jagung, dan telur. Penyataan Jokowi tersebut disinggung oleh anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kemarin.

Menurut anggota Komisi IV DPR RI Muslim dari fraksi Demokrat, ada perbedaan pendapat antara Jokowi dengan Syahrul.

"Menyangkut data ini menjadi perhatian khusus. Apa yang disampaikan Pak Menteri dengan Presiden ini suka bertolak belakang. Kami minta persoalan data ini ke depan betul-betul bisa dikelola dan dimaksimalkan. Ini sangat substansi karena menyangkut bantuan pemerintah terhadap hajat hidup masyarakat," kata Muslim dalam rapat kerja virtual, Senin (4/5/2020).

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dari fraksi PKS mempertanyakan pernyataan Syahrul soal stok pangan di Indonesia. Ia mengatakan, Syahrul selalu menyebut stok aman, sementara Presiden Jokowi mengungkapkan ada defisit pangan.

"Dalam setiap raker kita dengan Pak Menteri, bapak selalu menyampaikan bahwa stok kita aman, stok kita aman, stok kita aman. Tetapi dalam ratas terakhir Presiden menyampaikan ada 17 provinsi, 88 kabupaten/kota, 936 kecamatan yang masuk dalam rawan pangan kronis. Bahkan 31 provinsi mengalami defisit pangan.Sementara Pak menteri selalu mengatakan stok aman-stok aman," ujar Johan.

Namun, Syahrul menepis adanya perbedaan data pangan antara dirinya dengan Jokowi. Syahrul menegaskan, baik Jokowi maupun Kementerian Pertanian (Kementan) hanya menggunakan satu data yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Apakah ada yang berbeda data Menteri Pertanian dengan Bapak Presiden? Atau apakah data Bapak Presiden berbeda dengan pertanian? Jawaban saya, tidak. Data yang dipegang Bapak Presiden dan Menteri Pertanian adalah satu, data itu dari BPS," kata Syahrul dalam rapat kerja virtual tersebut.


Ia menegaskan, data defisit pangan di beberapa wilayah yang dibeberkan Jokowi merupakan data yang sama dengannya.

"Kami jamin persis, saya tidak membohongi Presiden, dan Presiden betul-betul menggunakan data yang ada," tegasnya.