Petani Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000, Bagaimana Pengawasannya?

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 05 Mei 2020 14:24 WIB
Musim hujan telah tiba, petani di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran turun ke sawah. Mereka berharap musim tanam perdana tahun 2020 ini berjalan lancar.
Ilustrasi/Foto: Faizal Amiruddin
Jakarta -

Pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada petani miskin sebesar Rp 600.000. Untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran pemerintah akan melibatkan sejumlah pihak.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah akan menyalurkan langsung ke petani secara by name by address. Menurut data pemerintah ada 2,7 juta petani yang akan menerima bantuan tersebut, namun data itu masih divalidasi.

"Data dari petani miskin yang dimaksud itu harus by name by address untuk 2,7 juta orang. Data ini sedang dalam validasi atau disusur secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan. Kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/5/2020).

Untuk memastikan data penerima valid, pemerintah akan mengaktifkan babinsa alias bintara pembina desa dari unsur TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dari unsur Kepolisian.

"Pak Menko rencananya akan mengaktifkan babinsa dan bhabinkamtibmas kepolisian untuk validasi data yang ada, sehingga betul-betul yang diharapkan menerima ini sesuai," tegasnya.

Untuk proses penyaluranya, Syahrul menjelaskan, dana itu akan dikirim langsung ke kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Nantinya kelompok tani itu yang menyalurkan ke langsung ke petani.

"Maka tentu saja di tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten bahkan tidak melihat dana," tegasnya.

Bantuan sebesar Rp 600.000 itu sendiri terbagi menjadi dua, Rp 300.000 dalam bentuk tunai yang dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras. Lalu sisanya Rp 300.000 diberikan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.



Simak Video "Duh, Antrean Pengajuan Bansos UMKM di Solo Berujung Desak-desakan"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)