.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang pengelolaan utang pemerintah pusat yang kurang efektif. Hal itu tertuang dalam dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.
Mendengar hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara buka suara. Dia menjawab penambahan utang pemerintah selama sudah bisa terlihat hasilnya dari pembangunan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan.
"Walaupun kita belanja dan menambah utang kita, tapi sudah bisa dilihat hasilnya. Seperti infrastruktur jadi baik, kemiskinan menurun, sampai akhirnya terjadi COVID-19 ini," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: BI Tolak Keras Usul DPR Cetak Uang Rp 600 T |
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya menghormati BPK dan hasil temuannya. Namun dia menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dan bertanggung jawab.
"Fiskal adalah instrumen, dia bukan tujuan. Tapi bukan berarti kita ugal-ugalan. Jadi ya kita hormati saja, analisa-analisa itu baik untuk mengingatkan kita agar kita semakin hati-hati," ujarnya.
Sri Mulyani juga menerangkan, kondisi APBN di tengah pandemi saat ini cukup berat. Penerimaan negara turun drastis, sementara belanja meningkat tajam untuk penanganan dampak wabah COVID-19. Dengan begitu penambahan anggaran dari utang menjadi pilihan.
"Ya APBN kan instrumen, kalau hanya mengamankan ABPN kita sendiri ya udah nggak usah belanja, kan nggak bisa begitu. Kalau kita diharuskan melakukan ekspansi ya kita lakukan," terangnya.
(das/eds)
