Dikaitkan Sri Mulyani soal DBH DKI, Ketua BPK: Tak Ada Hubungannya!

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 11 Mei 2020 14:37 WIB
Gedung BPK , Jl Gatot Subroto Jakarta
Gedung BPK/Foto: Ari Saputra

Lanjut dia, yang dilakukan oleh institusinya adalah pemeriksaan, sementara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara.

"Tidak ada satupun yang kemudian mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat itu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya mengenai dana bagi hasil," tegasnya.

"Silakan saja Kementerian Keuangan untuk membuat keputusan mengenai masalah bayar atau tidak bayar itu di tangan Kementerian Keuangan, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan," tambahnya.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, untuk pembayaran DBH 2019 akan dilakukan setelah mendapat audit dari BPK.

"Yang Pak Anies minta DBH kami 2019. Setiap daerah, jadi DBH tahun 2019 yang waktu itu kami bayarkan menurut UU APBN itu pasti berbeda dengan realisasinya. Maka apa yang terjadi pada akhir tahun APBN nanti, buat laporan keuangan diaudit oleh BPK, BPK menyebutkan 'Oh ternyata penerimaan pajak sekian, maka DBH tahun lalu yang kurang bayar, harus dibayarkan'," kata Sri Mulyani dalam teleconference, Jumat (17/4/2020).



Simak Video "Sri Mulyani Waswas Realisasi Vaksinasi Masih Jauh dari Target"
[Gambas:Video 20detik]

(toy/ara)