THR PNS Segera Cair, KA Luar Biasa Beroperasi Selasa 12 Mei

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menyebut pencairan tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan daerah, serta prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan dilakukan secara serentak.

Dirjen Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto mengatakan proses pencairan akan mulai dilaksanakan pada Jumat (15/5) pekan ini, sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kita upayakan serentak," kata Andin saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Pencairan secara serentak juga menjawab tentang surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, surat tersebut bernomor S-343/MK.02/2020. Dalam surat itu disebut THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Baca selengkapnya di sini: Asyik! THR PNS Bakal Cair Serentak

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai tanggal 12 sampai 31 Mei 2020.

"Terdapat 6 perjalanan Kereta Api Luar Biasa yang kami operasikan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya, Senin (11/5/2020).

Joni menjelaskan, pengoperasian KLB ini menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalan Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Baca selengkapnya di sini: KAI Operasikan Kereta Api Luar Biasa Mulai 12 Mei, Ini Rutenya

Menjelang Lebaran, pembayaran tunjangan hari raya alias THR tahun ini jadi polemik. Pasalnya, pengusaha mengaku kesulitan membayar sedangkan pemerintah menegaskan THR mesti dibayar, kalau tidak bakal kena sanksi.

Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tidak bijak apabila pemerintah masih memberikan sanksi denda bagi pengusaha di tengah kesulitan saat pandemi.

"Ya saya rasa tidak bijak ya kalau masa sulit kayak gini, pengusaha nggak mampu malah didenda. Berbalik dengan stimulus pemerintah, kan stimulus untuk kurangi beban pengusaha agar bisa berjalan," kata Sarman kepada detikcom, Minggu (10/5/2020).

Baca selengkapnya di sini: Diancam Denda Bila Tak Bayar THR, Pengusaha Buka Suara

Pandemi virus Corona atau COVID-19 memberikan dampak badai PHK. Terbatasnya aktivitas sosial dan ekonomi menjadi penyebab utamanya.

Pemerintah sendiri saat ini tengah mencari titik keseimbangan agar masyarakat tidak banyak terpapar virus Corona dan juga tidak terpapar PHK. Salah satunya dengan mempersilahkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas kembali.

"Kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi," kata Kepala BNPB yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo dalam konferensi pers virtual, Senin (11/5/2020).

Baca selengkapnya di sini: Warga Usia 45 Tahun ke Bawah Boleh Beraktivitas Demi Cegah PHK

Berbagai teknologi pengujian dan pemeriksaan penyakit COVID-19 telah dikembangkan di Indonesia. Dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki Laboratorium Biomolekuler PCR.

Laboratorium itu merupakan milik RS PHC anak perusahaan Pelindo III. Laboratorium Biomolekuler PCR itu berfungsi untuk melakukan uji laboratorium virus COVID-19 melalui metode swab test dengan kapasitas hingga 500 test per day.

Peresmian pengoperasian Laboratorium Biomolekuler PCR milik RS PHC ditandai dengan pengecekan laboratorium yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir di RS PHC pada Sabtu kemarin.

Baca selengkapnya di sini: Cek Laboratorium Corona Surabaya, Erick Thohir: Alatnya Terbaik Dunia