Pemerintah Tambah Anggaran Rp 56 T Pulihkan Ekonomi Imbas Corona

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 12 Mei 2020 11:38 WIB
Pemerintah berencana menghimpun anak-anak Indonesia ke dalam satu wadah. Wadah itu bernama Manajemen Talenta Nasional (MTN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Kementerian PPN/Bappenas menyebut anggaran non operasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional naik 55% atau setara Rp 56,5 triliun di 2021. Pemulihan ekonomi ini dilakukan usai terhantam Corona alias COVID-19.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kenaikan anggaran pemulihan ekonomi ini setara 55% dibandingkan dengan anggaran belanja non operasional tahun 2020.

"Alokasi K/L tercermin berdasarkan fokus rencana kerja pemerintah 2021. Pertama, untuk pemulihan ekonomi sendiri, ada kenaikan di belanja non operasional sekitar 55%, atau Rp 56,5 triliun," kata Suharso saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Kenaikan anggaran non operasional, kata Suharso akan dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan seperti di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pengembangan industri dan pariwisata. Lalu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai memperkuat ketahanan pangan. Selanjutnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai akses pasar dan usaha kecil menengah.

Kenaikan anggaran juga akan dimanfaatkan untuk dukungan infrastruktur, seperti pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan. Program ini berada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selanjutnya tetap didukung oleh program peningkatan kapasitas SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Jadi, kenaikan memang diutamakan pada K/L terkait langsung, sesuai kita punya tema," jelasnya.

Suharso mengungkapkan anggaran non operasional di luar dari pemulihan ekonomi tidak naik signifikan dari RAPBN 2020. Seperti sektor pendidikan 15,3% atau Rp 15,8 triliun, keamanan dan ketertiban 13,6% atau Rp 14,0 triliun, pengelolaan negara 8,9% atau Rp 9,2 triliun, lingkungan hidup 1,8% atau Rp 1,9 triliun, dan lainnya seperti statistik, iptek, dan sebagainya 5,7% atau 5,9 triliun.

"Dan memang apa boleh buat, karena kita sedang kembali untuk pemulihan ekonomi kita, hampir semua K/L turun dibandingkan APBN 2020. Bahkan beberapa K/L tidak naik signifikan dibandingkan RAPBNP 2020," ungkapnya.



Simak Video "PPP Bicara Kemungkinan Koalisi dengan NasDem-PAN"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)