Parah! Ada Daerah yang Manipulasi Angka Kemiskinan Biar Dapat Bansos

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 12 Mei 2020 12:17 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti rapat kerja bersama Komite I DPD RI. Raker itu membahas Ibu Kota Negara baru.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyindir pemerintah daerah yang sengaja menaikkan jumlah orang miskin ketika ada program bantuan sosial. Hal itu diutarakannya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat secara virtual.

Awalnya Suharso berbicara tentang reformasi sistem perlindungan sosial dan kesehatan bencana. Menurutnya dat merupakan hal yang paling penting dalam hal itu.

Namun dia menilai data misalnya terkait jumlah orang miskin terkadang tidak akurat. Sebab banyak pemerintah daerah yang mengurangi jumlah orang miskin agar terlihat kinerjanya baik.

"Lagi-lagi ini tentang data. Banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskin, karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin, maka jumlahnya dikurangi," tuturnya dalam RKP Pusat secara virtual, Selasa (12/5/2020).

Namun ketika ada program pembagian bantuan sosial, seperti dalam keadaan saat ini, banyak pemerintah daerah yang bersikap sebaliknya. Jumlah orang miskin malah bertambah.

"Tapi ketika ada pembagian bantuan sosial, daerah pun mengatakan, jumlah orang miskin bertambah. Itu sebelum pandemi pun terjadi," terangnya.

Suharso menekankan, akurasi dan kelengkapan data sangat penting. Oleh karena itu pemerintah daerah diminta untuk memperbaharui data yang dimiliki.

"Sering kali, data dikembalikan bahkan dapatkan perhatian kedua, ketiga, tidak dapat perhatian utama. Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan absolut, harus dekati nol pada 2024. Tapi yang terjadi sekarang, kenaikan secara merambat ekstrem dan ini harus kita tekan dan bahkan sampai nol," ucapnya.



Simak Video "Pengangguran di RI Bertambah 3,7 Juta Orang "
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)