APBN 2021 Diperkirakan Tekor 3,21-4,17%

APBN 2021 Diperkirakan Tekor 3,21-4,17%

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 12 Mei 2020 15:55 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal keberadaan Harley Davidson dan Brompton di pesawat Garuda. Menteri BUMN ungkap pemilik Harley itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan defisit anggaran diusulkan sebesar 3,21-4,17% di tahun 2021. Angka ini merupakan usulan pemerintah dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2021. Dokumen ini nantinya menjadi bahan pembahasan awal penyusunan RAPBN 2021.

Meski begitu, angka defisit anggaran tahun depan lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 5,07% sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Angka defisit anggaran pada 2021 juga telah menghitung anggaran belanja dan pendapatan. Sri Mulyani bilang anggaran belanja negara diperkirakan berada dalam kisaran 13,11-15,17% terhadap produk domestik bruto (PDB).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Realokasi dan refocusing yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah di 2020 menyadarkan kita bahwa anggaran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan baik lagi," kata Sri Mulyani saat rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Untuk target pendapatan negara pada tahun 2021, diperkirakan sekitar 9,90-11,00% terhadap PDB. Dengan begitu maka angka belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga defisit diperkirakan mencapai 3,21-417% terhadap PDB.

ADVERTISEMENT

Sri Mulyani menyatakan, anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai 8,81-10,22% terhadap PDB. Sedangkan untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 4,30-4,85% terhadap PDB.

Klik halaman berikutnya >>>

Sedangkan dari sisi pendapatan, yang berasal dari sektor perpajakan diperkirakan 8,25-8,63% terhadap PDB. Lalu dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sekitar 1,60-2,30% terhadap PDB, sedangkan pendapatan yang berasal dari hibah sekitar 0,05-0,07% dari PDB.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan pelebaran defisit di tahun 2021 juga berdampak pada rasio utang pemerintah yang meningkat ke 36,67-37,97% terhadap PDB.

"Besaran pembiayaan defisit di atas 3% ini mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian," ungkapnya.

Selama tahun 2021, pemerintah juga akan gali lubang tutup lubang lantaran angka primary balance atau keseimbangan primer diperkirakan 1,2-2,07% terhadap PDB. Keseimbangan primer itu adalah selisih antara penerimaan negara dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang.

Jika nilainya masih defisit, maka pemerintah harus berutang lagi untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo atau gali lubang tutup lubang. Namun, jika nilainya positif, maka pemerintah mampu membiayai utang jatuh tempo dengan sumber penerimaannya sendiri.



Simak Video " Video Respons Mendikdasmen soal Wacana Pembelajaran Pasar Modal ke Siswa SD"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads