Jumlah Anggaran yang Dipotong Buat Corona Dinilai Ecek-ecek

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 14 Mei 2020 03:45 WIB
Faisal Basri Berbicara Mengenai Sektor Energi dan Industri

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri melakukan bincang bersama wartawan perihal Holding BUMN Migas di Jakarta, Jumat (16/3/2018).


Selain berbicara mengenai Holding BUMN Migas Mantan Ketua Tim komite Tata Kelola Migas Faisal Basri berbicara mengenai isu isu di sektor energi dan industri. Grandyos Zafna/detikcom
Faisal Basri/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Untuk menangani dampak Corona di Indonesia, pemerintah telah memangkas anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L). Anggaran yang dipangkas ini digunakan untuk percepatan penanganan COVID-19 mulai dari kesehatan sampai pemulihan ekonomi.

Namun pemangkasan tersebut dinilai masih kurang dan bisa dilakukan agar penghematan bisa lebih ketat. Ekonom senior Faisal Basri menyebut untuk memulihkan ekonomi dibutuhkan anggaran yang besar dan bisa didapatkan dari mengetatkan pengeluaran di kementerian.

Dia menilai pemotongan anggaran tersebut dilakukan belum maksimal. Faisal menilai padahal saat ini perang melawan virus sudah di depan mata dan harus diselesaikan.

"Dengan segala respect saya sampaikan kepada pemerintah. Kalau saya lihat saat ini prioritasnya belum menunjukkan sedang urgent kalau ini krisis," kata Faisal dalam diskusi ILUNI UI, Rabu (13/5/2020).

Dia mengungkapkan pemerintah seharusnya bisa memangkas kembali anggaran yang tidak krusial di kementerian. Misalnya Kementerian Pertahanan, ada juga anggaran Kementerian PUPR yang bisa dipangkas lagi dan pemerintah melakukan penjadwalan ulang untuk pembangunan infrastruktur.

"Kemudian di PUPR kita mau membangun apa? Sekarang yang harus diselamatkan itu manusianya. Jadi bisa dengan shifting ke proyek padat karya dulu," jelas dia.

Penjadwalan ulang proyek bisa dilakukan dan bukan dibatalkan. Lalu kementerian Agama yang anggarannya saat ini menjadi Rp 62,4 triliun dari Rp 65 triliun. Kementerian Perhubungan menjadi Rp 37 triliun dari Rp 43 triliun.

"Motongnya ecek-ecek. Keadaan normal penghematan yang dilakukan selama ini ya begini nggak mencerminkan ini urgensinya yang saya prihatin yang dipikirkan utang dulu bukan usaha dulu hemat-hemat dulu," katanya.

Kemudian anggaran Kementerian Keuangan yang dinilai hanya dipotong terlalu kecil menjadi Rp 41 triliun dari sebelumnya Rp 43,4 triliun. Lalu Kementerian Ristek yang dipangkas menjadi Rp 2,5 triliun dari sebelumnya Rp 42 triliun.

"Untuk Ristek ini ada realokasi sepertinya ke Kemendikbud yang naik kencang dari Rp 36 triliun ke Rp 70 triliun ini oke lah," jelas dia.

Klik halaman berikutnya >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2