Pemerintah kembali merevisi jadwal cuti bersama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMN. Berdasarkan keputusan itu pemerintah disebut plin-plan.
Ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai kebijakan maju-mundur itu bukan hanya membingungkan PNS dan BUMN tapi juga pengusaha dan pekerja swasta.
"BUMN terutama kan sering jadi rujukan pengusaha swasta kapan cutinya. Kalau tidak konsisten begini pengusaha juga repot buat perencanaan cuti untuk karyawannya," tuturnya kepada detikcom, Kamis (21/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika sudah membuat bingung dunia usaha tentu akan memberikan sentimen negatif untuk investasi. Bhima menilai sikap plin-plan pemerintah akan menimbulkan dampak buruk.
"Rencana plin-plan ini juga sangat buruk bagi investasi. Inkonsistensi pemerintah bisa diartikan kalau bikin kebijakan suka berubah-ubah tanpa ada dasar yang jelas," tuturnya.
"Bisa dibayangkan ada investor mau masuk ke Indonesia, liat kebijakan cuti saja nggak konsisten. Jangan salahkan mereka cari negara lain karena kebijakannya lebih konsisten, regulasi tidak suka berubah-ubah sendiri," tambah Bhima.
Berlanjut di halaman berikutnya.
Simak Video "Video Daftar Long Weekend 2025"
[Gambas:Video 20detik]