Sederet 'Vitamin' Jokowi Buat Petani dan Nelayan, Apa Saja?

Sederet 'Vitamin' Jokowi Buat Petani dan Nelayan, Apa Saja?

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 28 Mei 2020 09:57 WIB
Para nelayan di Pantai Baron, Gunungkidul saat menaikkan kapal ke daratan, Senin (25/5/2020).
Foto: Dok. SAR Satlinmas Wilayah II Gunungkidu
Jakarta - Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan sederet insentif untuk petani dan nelayan. Hal itu kembali dibahas dalam ratas hari ini.

"Rapat terbatas hari ini akan dibahas mengenai intensif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok. Saya melihat ada beberapa skema program besar yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini," ucap Jokowi saat membuka ratas virtual, Kamis (28/5/2020).

Jokowi menjelaskan ada beberapa skema progam bantuan yang akan diberikan ke petani dan nelayan. Pertama melalui program jaring pengaman sosial.

"Pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan baik PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik. Tujuan utama dari skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin," tambahnya.

Kedua, skema bantuan melalui program subsidi bunga kredit. Dalam program ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,4 triliun.

Anggaran itu untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan melalui KUR, Mekaar, UMi, pegadaian dan perusahaan pembiayaan lainnya.

Ketiga, pemberian stimulus untuk modal kerja. Program ini menurut Jokowi juga penting bagi usaha pertanian, usaha kelautan dan perikanan.


"Bagi petani dan nelayan yang bankable penyalurannya melalui perluasan program KUR ini bisa sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat umi, mekaar dan skema lain melalui kementerian. Saya minta prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedur dibuat sederhana tidak berbelit-belit, sehingga petani dan petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan," tambahnya.

Terakhir pemerintah melalui instrumen kebijakan non fiskal untuk menunjang kelancaran rantai pasok diharapkan mampu menjaga terutama ketersediaan bibit, pupuk, serta alat produksi.




(das/ang)

Hide Ads