Proyek Kilang Tuban Masih Terganjal 8% Lahan yang Belum Bebas

Pembebasan lahan proyek pembangunan kompleks kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur sudah mencapai 92% alias kurang 8% dari total 841 hektar. Proyek termasuk ke dalam daftar Rp 708 triliun investasi mangkrak yang dicatatkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Proyek pembangunannya tertunda lama sejak kerja sama antara Pertamina dan Rosneft terbentuk di tahun 2017. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan kendala pembebasan lahan.

Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi menyampaikan pihaknya telah melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban secara intensif sejak 2019 dan perizinan-perizinan yang menyandera proyek ini hingga mangkrak.

Masih ada beberapa pekerjaan rumah kecil terkait beberapa perizinan yaitu izin-izin lingkungan. Saat ini sedang dalam proses percepatan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kepala BKPM turun langsung dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Pertamina. Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri di dalam negeri sehingga Indonesia dapat mengurangi defisit neraca impor, ketergantungan akan impor minyak dan dapat membangun ketahanan industri nasional," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Kepala BKPM telah membentuk tim khusus dalam internal BKPM untuk mempercepat penyelesaian masalah di Tuban. Targetnya 2026 mulai beroperasi.

"Di samping nilai investasinya yang besar mencapai Rp 211,9 triliun, keberhasilan proyek ini akan memberikan manfaat sangat besar bagi anak bangsa. Oleh karena itu, wajib dikawal! Targetnya 2026 sudah bisa beroperasi," ujarnya.