Segudang Masalah 'Macet' BLT Dana Desa: Dari Teknis hingga Politik

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 29 Mei 2020 16:10 WIB
Penyerahan bantuan tunai kepada sejumlah keluarga penerima manfaat yang digelar di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, pada Rabu, 13 Mei 2020.
Ilustrasi/Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan ada 38 kabupaten/kota yang bantuan langsung tunai (BLT) dana desanya belum cair 100%. Progres penyaluran BLT dana desa ke-38 kabupaten/kota ini bahkan belum terlaksana sama sekali atau 0% aksi.

Lalu, apa saja akar masalah yang membuat BLT dana desa itu belum juga cair seluruhnya?

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah pemicu keterlambatan proses pencairan BLT dana desa terjadi salah satunya karena masalah teknis semata. Masalah teknis yang dimaksud terutama terkait data penduduk yang terkadang tak terdata secara akurat atau tempat tinggalnya sulit untuk dijangkau.

"Kalau itu kan ada sekitar 38 kabupaten kota, itu saya lihat lebih banyak faktor teknis. Misalnya karena lokasinya jauh-jauh, kebanyakan di luar Jawa itu. Misalnya seperti di NTT dan Kalimantan itu banyak itu, karena lokasinya jauh, susah dijangkau. Lalu, masalah by name by address itu lokasinya ada di mana, siapa penerimanya kan itu susah lho jadi persoalannya itu sih," ujar Trubus kepada detikcom, Jumat (29/5/2020).

Hal lain yang turut mempengaruhi adalah masalah birokrasi di daerah yang lambat dan berbelit-belit.

"Ada juga faktor birokrasi, birokrasinya juga panjang itu kadang-kadang. Harus ada persetujuan dari berbagai lapis pihak dari bupati misalnya. Ada juga faktor karena takut belum berani mengajukan juga, karena kekurangmampuan, ketidakmampuan mengawasi masalahnya itu," sambungnya.

Lalu, terakhir bisa saja karena masalah politik. Menurutnya bukan tidak mungkin ada saja pejabat desa yang masih pilah-pilih menyalurkan bantuan lantaran tidak memilihnya saat pemilihan umum.

"Lalu, ada faktor politik, kan kepala desa itu dipilih oleh masyarakatnya, kadang-kadang mereka ga milih tuh, karena bukan pemilihnya jadi sering kayak dimarginalkan gitu," tandasnya.

Sejauh ini, total yang sudah berhasil mencairkan 100% BLT dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ada sebanyak 109 kabupaten/kota. Sementara 138 kabupaten/kota realisasinya antara 75-99%, lalu 55 kabupaten/kota realisasinya 50-74%, dan 95 kabupaten/kota realisasinya 1-49%.

Dengan begitu, BLT dana desa sudah tersalurkan ke 47.030 desa atau 74,60% dari total jumlah desa yang mencapai 74.953. Sehingga tercatat masih ada 16.804 desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desa hingga 26 Mei 2020 kemarin.

Dari 47.030 desa tercatat ada 4.992.025 keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima dana sebesar Rp 600.000 per bulannya. Dengan begitu total yang sudah dicairkan adalah Rp 2,99 triliun. Adapun target penyaluran ditujukan kepada 12,3 juta KK dengan anggaran Rp 22,4 triliun.



Simak Video " JK Usul Pemerintah Kasih BLT Saja, Jangan Sembako"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)