Ingat! Larangan Mudik dan Arus Balik Diperpanjang Sampai 7 Juni

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Minggu, 31 Mei 2020 08:30 WIB
Personel gabungan melakukan penyekatan kendaraan yang memasuki Jawa Timur. Penyekatan itu untuk menghadang pemudik kembali ke daerah asalnya.
Ilustrasi/Foto: Agung Mardika
Jakarta -

Pemerintah telah mengeluarkan aturan perpanjangan masa berlaku pengendalian transportasi periode mudik Idul Fitri 1441 H. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 yakni menjadi hingga 7 Juni.

Kementerian Perhubungan menyebut sebelumnya aturan ini berlaku hingga 31 Mei 2020.

Bagaimana pengawasannya?

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan Kementerian Perhubungan akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang boleh bepergian.



Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Di mana sebelumnya Permenhub 25/2020 berlaku hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

"Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 hingga 7 Juni 2020," ujar Adita.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

"Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19," ungkap Adita.

Selanjutnya
Halaman
1 2