.webp)
Iman Brotoseno baru saja dilantik menjadi Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Namun, belum lama dilantik ia menuai banyak kritik, bahkan sampai menghapus akun Twitternya.
Terkait hal tersebut, Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, hal itu menunjukkan adanya transparansi dalam proses rekrutmen, Transparansi di sini ialah berkaitan dengan rekam jejaknya.
"Ini memang kebijakan publik karena ada persoalan di transparansi," katanya kepada detikcom, Minggu (31/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya transparansi dalam hal, jadi melalui jejak tracing, jejak calon sebelum dicalonkan ditracing dulu, ditelusuri bagaimana karakter, kepribadian, personality, jiwa kepemimpinannya kan bisa," sambungnya.
Menurutnya, keterbukaan dalam hal rekam jejak menjadi hal penting. Sehingga, publik percaya jabatan tersebut betul-betul dipegang orang yang memiliki kredibilitas dan integritas yang baik.
"Ini terkait jabatan publik, harus orang yang betul-betul diterima publik. Kalau orangnya nggak diterima publik menjadi masalah. Persoalannya, TVRI badan publik dan dia berjalan atas dasar publik trust," jelasnya.
Kemudian, dia menilai kurangnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada publik. Seharusnya, ketika Dewan Pengawas memutuskan Dirut harus menunjukkan kepada publik jika orang yang dipilih melalui prosedur yang tepat.
"Yang lainnya persoalan, dalam skenario planning ada namanya jangka pendek, menengah, panjang. Dia (Dirut) punya roadmap untuk membawa TVRI jangka pendek seperti apa, jangka panjang, jadi visioner. Harusnya pada publik menunjukkan ketika dia terpilih, menunjukkan program-programnya ini," ungkapnya.
Sehingga, lanjutnya, wajar jika publik melontarkan kritik. Terlebih, ia menilai keterlibatan publik dalam hal pemilihan Dirut ini lemah.
"Wajar karena dia pejabat publik, publik pasti menilai memberikan penilaian, apresiasi sekaligus kritik. Memang kelemahan ini Dewas partisipasi publik lemah, artinya sebelum menentukan sosoknya yang akan dipilih itu ada partisipasi publik mengajak bicara misalnya lembaga penyiaran, pihak-pihak tertentu yang menguasai jejak digital, bahkan kan ada lembaga cyber Indonesia atau apa dimintai tolong, tokoh agama, kemasyarakatan," paparnya.
(acd/eds)
