APBN Dirombak, Belanja K/L Kena 'Sunat' Rp 50 Triliun

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 04 Jun 2020 12:00 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk menghemat seluruh belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 50 triliun. Hal itu menyusul adanya perubahan kedua pada APBN tahun anggaran 2020.

Kementerian Keuangan sudah menyusun revisi APBN versi Perpres 54 Tahun 2020. Dalam revisi yang teranyar, outlook belanja negara naik Rp 124,5 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, untuk anggaran belanja pemerintah pusat naik Rp 123,3 triliun menjadi Rp 1.974,4 triliun.

"Di sini belanja K/L turun, tetapi belanja non K/L malah naik, begitu juga ke daerahnya naik sedikit karena ini menjadi frontline untuk ekonomi bergerak," kata Febrio dalam paparannya via video conference, Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Perlu diketahui, anggaran belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Khusus belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L dan non K/L.

Febrio merinci untuk belanja K/L terjadi penurunan sebesar Rp 50 triliun menjadi Rp 786,5 triliun dari yang sebelumnya Rp 836.5 triliun. Penurunan ini akan diambil melalui penghematan belanja.

Sementara untuk belanja non K/L mengalami kenaikan Rp 173,3 triliun menjadi Rp 1.187,9 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.014,6 triliun. Peningkatan anggaran ini salah satunya dikarenakan mengakomodir tambahan pembiayaan akibat pelebaran defisit fiskal ke level 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun, rincian anggaran belanja non K/L terdiri dari pembiayaan bunga utang sebesar Rp 338,8 triliun atau naik Rp 3,6 triliun, subsidi sebesar Rp 187,3 triliun atau naik Rp 30 triliun, serta belanja lainnya Rp 504,3 triliun atau naik Rp 144,2 triliun.



Simak Video "KPU: Anggaran Pilkada 2020 Sudah Cair 98 Persen"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)