Round-Up Berita Terpopuler

Sabar Ya, Mal di DKI Baru Dibuka 15 Juni

Anisa Indraini, Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 04 Jun 2020 21:00 WIB
Petugas bermasker dan berpelindung wajah membersihkan  lantai di Mal Central Park, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, sejumlah pusat perbelanjaan juga menyediakan fasilitas pendukung physical distancing, seperti mesin pembersih tangan otomatis, mesin penjual masker, alat pendeteksi suhu, dan stiker tanda jaga jarak sebagai persiapan operasional di era normal baru. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta -

Berita terpopuler detikFinance Kamis (3/6/2020) tentang keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka mal pada 15 Juni nanti. Pengusaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) siap melaksanakan keputusan tersebut.

Selain soal mal buka 15 Juni, berita terpopuler lainnya tentang biaya bulanan sekolah tidak turun, meski para siswa belajar dari rumah. Ada pula tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengenakan pajak terhadap layanan digital seperti Netflix kena pajak.

Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita detikFinance terpopuler berikut ini. Klik halaman selanjutnya.


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan perpanjangan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang dengan penambahan masa transisi. Dalam masa transisi tersebut, Anies memperbolehkan kegiatan sosial ekonomi beroperasi dengan menjalani protokol kesehatan.

Untuk kegiatan sosial ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan akan dibuka pada Senin, 15 Juni 2020 yang merupakan masa transisi fase I. Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan para pengusaha siap membuka mal pada 15 Juni mendatang.

"Berdasarkan keputusan tersebut, pusat perbelanjaan bisa mulai beroperasional kembali mulai 15 Juni 2020 dengan kapasitas maksimal 50%. Pusat perbelanjaan telah siap dan akan mengikuti sepenuhnya keputusan dimaksud," kata Aphonzus kepada detikcom, Kamis (4/6/2020).

Baca selengkapnya di sini: Mal di DKI Buka 15 Juni

Klik halaman selanjutnya


Biaya bulanan sekolah atau biasa disebut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak tidak mengalami penurunan meski sistem belajar dilakukan dari rumah secara online. Begitu juga dengan biaya pendaftaran peserta didik baru, tidak ada pemberian diskon untuk masuk sekolah.

Ika, salah satu pekerja bidang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di salah satu sekolah SMA Swasta di Jakarta Selatan mengungkap alasannya. Menurutnya, mau anak sekolah tatap muka atau secara virtual sama saja tetap belajar seperti biasa.

"Nggak (turun). Tetap saja (biaya sekolah) karena tetap belajar seperti biasa," ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020).

Pihaknya sendiri menerapkan kegiatan belajar mengajar melalui virtual Zoom selama pandemi. Hal ini akan terus dilakukan sampai menunggu keputusan dari pemerintah. "Kita digital selama pandemi. (Sampai kapan) belum tahu tergantung dari pemerintah," katanya.

Baca selengkapnya di sini: Anak Sekolah Belajar di Rumah, Kok SPP-nya Nggak Turun?

Klik halaman selanjutnya.


Pemerintah saat ini sedang memburu pajak Netflix cs. Kementerian Keuangan menyebut potensi pajak yang didapatkan dari layanan sistem elektronik ini cukup besar.

Namun pemerintah Amerika Serikat (AS) akan segera menanggapi rencana pemberlakuan pajak tersebut. Mengutip Reuters dalam keterangan Federal Register, USTR menyebutkan pemerintah AS akan menyelidiki rencana-rencana tersebut. Saat ini ada beberapa negara yang sedang mempertimbangkan pajak layanan digital.

Negara tersebut antara lain Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Perwakilan dagang AS mengaku telah mengajukan permohonan konsultasi dengan pemerintah negara tersebut.

Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer menjelaskan pemberlakuan pajak ini berpotensi meningkatkan ketegangan dagang antarnegara karena pemungutan pajak oleh pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan negara. Misalnya pajak dari Alphabet Inc atau Google dan Facebook.

"Presiden Trump khawatir banyak mitra dagang kami yang akan menggunakan skema pemungutan pajak yang tidak adil untuk perusahaan kami (asal AS)," kata dia, Rabu (3/6/2020).

Baca selengkapnya di sini: Trump Marah Netflix cs Kena Pajak



Simak Video "Anies Soal Penindakan PSBB: Tegas Bukan Berarti Bengis!"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/dna)