Industri Pengolahan Butuh Stimulus buat Operasi Lagi saat New Normal

- detikFinance
Minggu, 07 Jun 2020 15:30 WIB
Virus corona di pabrik pengolahan daging babi: Cerita yang belum terungkap di balik pusat wabah Covid-19 terbesar di Amerika Serikat
Foto: BBC World
Jakarta -

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan industri pengolahan makanan dan minuman membutuhkan stimulus untuk dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan pada era normal baru.

"Stimulus sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya disrupsi proses produksi, distribusi, dan rantai pasok di sektor industri pengolahan makanan dan minuman di dalam negeri akibat pandemi COVID-19," kata Juan, Minggu (7/6/2020)

Ia mengatakan, sampai saat ini pemerintah menyatakan akan memberikan stimulus yang nilainya mencapai Rp 677,2 triliun. Namun, menurut penilaian Juan, dana tersebut hanya cukup untuk merestrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan jaringan pengaman sosial.

Dikatakan, besaran stimulus yang paling moderat adalah sesuai yang diusulkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yaitu Rp 1.600 triliun atau 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ndonesia.

Kadin mengusulkan kepada pemerintah agar meningkatkan stimulus menjadi Rp 1.600 triliun berdasarkan pertimbangan, dana itu akan digunakan untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 600 triliun, dana kesehatan Rp 400 triliun, dan dana pemulihan ekonomi dan industri sebesar Rp 600 triliun.

"Stimulus Rp 1.600 triliun merupakan angka yang menunjukkan kecepatan pengambilan keputusan yang harus segera dijalankan pemerintah," katanya.

Juan mengatakan, pemerintah Singapura telah meningkatkan stimulus dari 12,5% menjadi 19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Malaysia dengan menaikkan stimulus menjadi 20% dari PDB.

"Memang, tidak harus serta merta dinaikkan menjadi 20%. Tapi perlu mempertimbangkan jaring pengaman sosial, daya beli masyarakat, dan produktivitas industri. Ini semua bertujuan untuk mencegah pengangguran dan mempertahankan daya saing," katanya.

Menurut Juan, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang harus diberikan stimulus. Presiden Joko Widodo ketika menyatakan bahwa sektor pertanian dan perikanan harus dibangun dari hilir sampai ke hulu, ini membuktikan bahwa stimulus harus segera diberikan kepada pelaku industri hilir dan intermediate industri sampai industri hulu, termasuk petani, peternak, dan nelayan juga harus diberikan stimulus.

"Korporasi tidak bisa dipisahkan kebijakannya dengan yang lain karena semua industri memiliki trickle down effect dalam setiap kegiatan ekonominya," katanya.

Lebih lanjut, Juan mengatakan, saatnya pemerintah memberikan stimulus tambahan untuk restrukturisasi usaha menengah, industri pengolahan makanan dan minuman, dan hortikultura. Dari jumlah yang ada masih dibutuhkan tambahan sekitar Rp 800 triliun.

"Dana ini nantinya akan menjadi penyangga ekonomi ke depan, sampai Kuartal I-2021. Kita harus menjaga ketersediaan bahan baku agar industri pengolahan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan," katanya.

Menurut Juan, harus dipahami bahwa pada era normal baru akan terjadi shifting ekonomi dan bisnis, sehingga harus diantisipasi hingga dua tahun ke depan. Ini persoalan serius karena akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, disrupsi produktivitas dan rantai pasok sehingga diperlukan leveraging yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Apalagi perilaku fisikal vs virtual juga terus terjadi pada konsumen dan industri. Saat ini artificial investmet keuangan juga makin mendominasi," kata Juan.



Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati"
[Gambas:Video 20detik]
(Herdi Alif Al Hikam/dna)