Pemerintah sudah menggaungkan penerapan new normal alias normal yang baru untuk diterapkan di Indonesia. Beberapa langkah pun sudah diambil, DKI Jakarta saja mulai melonggarkan PSBB menuju masa transisi new normal, termasuk kegiatan ekonominya.
Namun, Peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Ketua Pusat Kajian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Puskakes Uhamka) Mouhammad Bigwanto mengatakan, sebetulnya Indonesia masih terlalu dini menerapkan new normal.
Dia menilai banyak syarat WHO yang sebetulnya belum dipenuhi RI dalam menjalankan new normal.
"Ketika kita ingin beranjak ke new normal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan arahan WHO yang sebenarnya kita belum pada tahap tersebut," kata Bigwanto dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020).
Salah satu yang belum dipenuhi adalah transmisi alias penyebaran kasus yang belum terkontrol. Dia juga mengatakan kapasitas sistem kesehatan dalam melakukan tes pelacakan hingga isolasi kasus masih belum memadai.
"Syarat yang belum dipenuhi di antaranya, transmisi mampu terkontrol dan itu masih jauh. Kapasitas sistem kesehatan yang mampu TTTI (test, trace, treat, isolate) pada tiap kasus fasilitasnya belum memadai," ujar Bigwanto.
Dia juga menyoroti pelaksanaan tindak pencegahan penyebaran virus di tempat umum apabila dibuka kembali di tengah new normal. Menurutnya tindak pencegahan bukan cuma penyiapan protokol saja tapi pelaksanaannya harus diawasi. Belum lagi masyarakat pun harus diedukasi dengan norma-norma baru.
"Preventive measures di tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Bukan cuma bagi-bagi protokol, enforcement-nya bagaimana. Kemudian masyarakat harus teredukasi, terlibat, dan berdaya dalam menghadapi COVID-19 ini, jadi mampu untuk menjalankan norma-norma baru," papar Bigwanto.
Simak Video "99% Warga RI Kebal Covid-19, Kemenkes: Kuncinya Kelengkapan Vaksin"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
