New Normal Bikin Pemerintah RI Dilema

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 08 Jun 2020 11:02 WIB
Sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta bersiap hadapi new normal. Penerapan protokol kesehatan dilakukan guna cegah penyebaran COVID-19 di ruang publik.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pelaksanaan tatanan normal baru alias new normal di Indonesia ada karena dilematis pemerintah. Pasalnya pemerintah berada dalam posisi susah mengambil keputusan antara kesehatan dengan perekonomian.

Pengamat ekonomi, Piter Abdullah Redjalam mengatakan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus rantai penularan COVID-19 berdampak besar bagi perekonomian nasional.

"Kondisinya memang dilematis ya, mau lanjutkan PSBB pemerintah tidak bisa memastikan akan sampai kapan," kata Piter saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Ketidaktahuan pemerintah menentukan kapan waktu berakhirnya COVID-19 lantaran sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Ketidaktahuan ini juga dialami oleh seluruh negara di dunia. Sementara itu, pelaksanaan PSBB berdampak bagi perekonomian.

Dampak yang dimaksud adalah banyak dunia usaha yang tidak boleh beroperasi. Sehingga, dikatakan Piter ancamannya perekonomian nasional tidak mampu bertahan.

"Oleh karena itu yang diambil jalan tengah. PSBB dilanjutkan dengan melonggarkan aktivitas ekonomi secara bertahap dan wajib diikuti dengan penerapan protokol secara ketat," jelasnya.

"Saya kira ini adalah kompromi yang tidak bisa dihindarkan. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama lagi apabila tanpa kepastian. Dunia usaha secara bertahap harus mulai digerakkan," tambahnya.



Simak Video "Kok Bisa Ekonomi RI Melesat 7 Persen Tapi Tidak Terasa?"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)