RI Takkan Minta Reschedulling Utang Tahun 2006

Jakarta - Pemerintah memastikan tidak akan meminta reschedulling utang pada tahun 2006. Pemerintah hanya akan melaksanakan hal-hal berkaitan utang sesuai yang diamanatkan dalam UU APBN 2006."Kita kan kalau ingin mencari keringanan harus di-explore secara hati-hati mana yang bisa, mana yang tidak. Jadi memang tidak bisa seketika," ujar Menko Perekonomian Boediono di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (23/12/2005).Menurut Boediono, jika ingin mengajukan keringanan utang, maka pemerintah harus melakukan pendekatan dengan negara kreditor. "Itu harus kita adakan approach yang benar-benar matang sebelum kita mengumumkan apa pun," tambahnya.Dirjen Perbendaharaan Depkeu Mulia P Nasution mengatakan, pemerintah Indonesia memang tidak pernah merencanakan reschedulling utang. Pemerintah sempat mendapat keringanan utang dari negara-negara yang tergabung dalam Paris Club. Tetapi keringanan itu ditawarkan, dan bukan diminta oleh pemerintah Indonesia. "Karena kalau dari negara yang bersangkutan atau debitor itu biasanya akan mempengaruhi peringkat kita, atau pandangan kreditor," tegas Mulia.Meskipun jumlah utang Indonesia yang akhir tahun 2004 mencapai Rp 1.300 triliun, namun menurut Mulia, jumlah tersebut masih dalam batas yang bisa dibayar oleh pemerintah. "Itu sudah di-cover dalam APBN, termasuk program kita untuk melakukan penurunan secara bertahap melalui reprofilling. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi setelah dilakukan penyesuaian harga BBM," kata Mulia. (qom/)