.webp)
Bongkar pasang direksi dan komisaris perusahaan pelat merah terjadi saat ini, di mana Kementerian BUMN dipimpin Erick Thohir. Tapi sejatinya, bongkar pasang BUMN bukanlah hal baru, bahkan terjadi juga di masa sebelumnya di era Rini Soemarno.
Lalu, apa bedanya?
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menjelaskan, perombakan BUMN khususnya di BUMN Karya era Erick Thohir lebih banyak terkait pada aspek regenerasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam case perubahan di grup BUMN Karya, lebih banyak aspek regenerasi, memasukkan talent-talent baru yang relatif lebih muda dan sebagian besar dari pejabat karir mereka. Era CEO Bintang Perbowo atau Tumiyana mungkin dianggap sudah terlalu senior karena mereka menjabat bahkan sejak era Menteri Rini atau sebelumnya," jelasnya kepada detikcom, Minggu (!4//6/2020).
Selanjutnya, untuk PTPN dan Pertamina perombakan dilakukan lebih untuk mendukung efisiensi organisasi. Holding BUMN bekerja pada area strategis sementara anak usaha lebih banyak pada bagian operasional.
"Di case Pertamina serupa. Dengan nomenklatur organisasi baru Pertamina maka peran strategis induk atau holding dibantu oleh berapa direksi sub holding. Jadi struktur di induk dibikin lebih ramping. Area operasional bisnis akan di cover lebih banyak oleh direksi sub holding," ujarnya.
Menurutnya, yang membedakan perombakan BUMN Erick dan Rini ialah cara pendekatannya. Ungkapnya, era Rini Soemarno menggunakan pendekatan superholding dengan basis sektoral. Sementara, Erick mengoptimalkan sub holding dengan menekankan efisiensi dan produktivitas.
"Ya ini beda pendekatan saja. Era Rini dulu sasaran menuju super holding BUMN dengan basis sectoral holding sehingga organisasi BUMN relatif gemuk. Pendekatan ET (Erick Thohir) lebih pada optimalisasi sub holding (berbasis value chain) yang menekankan efisiensi dan produktivitas, salah satunya dicerminkan pada perampingan organisasi BUMN," ujarnya.
"Mana lebih baik? Ya kita tunggu kinerja Kementerian BUMN era sekarang pada beberapa waktu mendatang," ujarnya.
Sementara itu, saat diminta komentar terkait perampingan Pertamina, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, kebijakan Kementerian BUMN tersebut sebagai langkah agar kinerja Pertamina lebih efisien.
"Ini memang bagian strategi Kementerian BUMN yang baru bahwa mereka mungkin melakukan semacam penyesuaian terhadap direksi yang ada Pertamina. Bahkan memang beberapa direksi jadi 11 sisa 5 saya kira, dan dijadikan satu direktorat, salah satu langkah efisiensi," katanya.
Dia menambahkan, hal itu juga sebagai langkah untuk merapikan tugas masing-masing tugas yang sebelumnya terpecah-pecah. Hal-hal yang bersifat teknis dipisahkan, terangnya, dilakukan agar lebih fokus mengurus bidangnya tersebut.
"Satu sisi bentuk efisiensi sehingga jalur birokrasi tidak lagi panjang dan di sisi lain saya menangkapnya bahwa karena yang berhubungan teknis CEO hulu, upstream gas langsung di bawah satu orang sendiri yang memang langsung fokus bidangnya tersebut," ungkapnya.
(acd/eds)
