Soal Perombakan BUMN dan Suntikan Dana Pemerintah

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 14 Jun 2020 17:30 WIB
Sore ini, Minggu (5/5/2019), Kementerian BUMN memperingati hari ulang tahunnya yang ke-21. Dalam peringatan hari ulang tahunnya ini, kementerian melakukan peresmian gedung baru.
Foto: Hendra Kusuma
Jakarta -

Pengusaha nasional Erizeli Jely Bandaro merespons tulisan politikus PDIP yang juga anggota DPR Adian Napitupulu berjudul BUMN & UMKM dalam Cerita dan Angka Siapa Pahlawan Sesungguhnya. Dalam tulisan, Adian menyoroti kinerja Kementerian BUMN di bawah Menteri BUMN Erick Thohir.

Adian juga menyoroti masalah utang BUMN yang besar serta dana talangan untuk BUMN, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Erizeli mengungkapkan, pemerintah atau negara tidak memberikan talangan lewat APBN kepada Garuda Indonesia. Tetapi dalam bentuk underwriting atas skema modal kerja investasi Garuda.

"Artinya risiko ada pada Garuda sendiri bukan pada pemerintah. Dengan skema itu Garuda boleh mencari pinjaman bank atau dana venture dari manapun asalnya, dan pemerintah hanya memberikan underwriting. Kalau gagal, itu tanggung jawab Garuda, yang tentu sudah ada persetujuan dari semua pemegang saham," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2020).

"Jadi singkatnya, pemerintah hanya memberikan skema, bukan uang. Itu sebabnya Garuda terpaksa harus melakukan rasionalisasi, PHK dan efisiensi lainnya agar layak mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Karena risiko kalau terjadi gagal bayar, tetap pada Garuda dan investor, bukan pemerintah," sambungnya.

Dia juga menjelaskan, dana Rp 152 triliun dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak semua dalam bentuk talangan. Dalam PEN terdapat tagihan kepada pemerintah dan penyertaan modal negara (PMN) yang tidak semuanya dalam bentuk tunai (cash).

Selanjutnya, dia bilang pemerintah tidak bisa membagikan uang kepada UMKM dengan alasan populis. Dia bilang, setiap sen uang negara harus disalurkan secara sistem yang modern dan akuntabel. Dia menambahkan, keseriusan pemerintah mendukung UMKM terlihat dari PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Lalu, soal utang BUMN cenderung meningkat cepat menurutnya sejalan dengan kegiatan ekspansi. Ia pun juga meluruskan, sebagian utang itu ialah dana pihak ketiga bank.

"Utang BUMN cenderung meningkat kencang seiring dengan kegiatan ekspansinya. Kementerian BUMN menghitung kenaikan utang BUMN akan menembus angka Rp5.253 triliun. Tetapi 89% utang itu atau Rp 4.478 triliun, berasal dari Bank BUMN, dan itu bukan utang dalam arti umum. Itu DPK atau dana pihak ketiga (nabung/deposito)," terangnya.

Meski begitu, ia sependapat jika BUMN tidak lagi memiliki komisaris utama (komut) yang berasal dari pejabat negara, bahkan ia ingin semua orang partai keluar dari BUMN.

"Saya sependapat bahwa BUMN jangan lagi komut itu para pensiunan pejabat negara atau kalau bisa semua orang partai keluar dari BUMN. Benar-benar maluin. Bagaimanapun itu jelas merusak reputasi partai di hadapan rakyat. Kita harus mendukung Jokowi dengan cara yang terpelajar. Kalau salah ya salahkan. Kalau benar ya dukung," tutupnya.



Simak Video "Selain Rangkap Jabatan, ICW Juga Soroti Jumlah Komisaris di BUMN"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/eds)