Pengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBB

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 16 Jun 2020 22:30 WIB
Sebuah papan reklame nampak menjorok ke tengah jalan di kawasan Sleman, Yogyakarta. Seperti apa potretnya?
Foto: Dikhy Sasra
Jakarta -

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta keringanan terkait pembayaran pajak terutama untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak reklame. Permintaan ini disampaikannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Lantaran, selama ini hampir seluruh pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tertekan karena COVID-19.

"Mohon dipertimbangkan misalnya PBB tolonglah kalau mau naik jangan naik sekarang. Kedua kita lihat sekarang waktu ada COVID-19 pun kita bayar pajak reklame, mungkin untuk pajak reklamenya pemerintah tolong pertimbangkan, mungkin ada keringanan sedikit," pinta Stefanus saat meninjau penerapan protokol kesehatan sekaligus pembukaan kembali operasional mal di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2020).

Stefanus menjelaskan alasannya meminta keringanan terhadap pungutan PBB. Sebab saat ini harga tanah tengah meningkat hingga 30%, meski tidak terjadi di seluruh kawasan di DKI Jakarta.

"Sekarang ini ada harganya secara total tidak naik seperti tahun lalu, tapi harga tanahnya naik 30%, setelah itu ada diskon, tapi itu jadi memberatkan untuk kami. Misalnya, ingin memperluas usaha, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)-nya naik, jadi harga tanah ikut naik," terangnya.

Padahal, menurut Stefanus, tarif kenaikan biasanya mengikuti besaran NJOP. "Bahkan, kalau bisa ada diskon (pungutan PBB) sedikit, kan kondisnya lagi jelek," sambungnya.

Selain itu, Stefanus juga meminta keringanan untuk pajak reklame. Alasannya, pendapatan masing-masing toko saat ini sejatinya belum stabil seperti kondisi sebelum pandemi corona.

"Mungkin untuk pajak reklamenya, pemerintah tolong pertimbangkan, mungkin ada keringanan sedikit, tetap tarik, tapi ada keringanan supaya tenant-tenant mampu bertahan. Sebab income kita masih 20-30%," katanya.

Di samping itu, Stefanus mengaku ikhlas bila Pemprov DKI Jakarta tetap memungut Pajak Bangunan 1 (PB 1) atau pajak restoran di tengah pengoperasian mal pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini.

"PB1 saya kira tidak apa-apa ditarik saja sebab PB1 itu kan sebenarnya kita gotong royong sama-sama mengisi PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya Pemda. Sebab tidak mungkin pemda bekerja tanpa ada budget di sana, jadi PB 1 saya kira tidak apa-apa," pungkasnya.



Simak Video "Penampakan New Normal di 2 Mal Besar Jakarta"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)